BKKBN Efektif di Bawah Lembaga Kementerian

BKKBN Efektif di Bawah Lembaga Kementerian

(ANTARA)

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Surya Chandra Surapaty menilai keberadaan Badan Kependudukan dan Keluarga Berenana Nasional akan efektif jika berada dibawah lembaga kementerian sehingga mampu bersinergi dengan lintas sektoral.

"Kita setuju BKKBN harus setingkat menteri sehingga mampu bersinergi terhadap lintas sektor dalam mengurus kependudukan, kata Surya Chandra dalam memberikan materi di Rakernas Ikatan penulis KB (IPKB) IPKB di Jakarta, Senin.

Sejumlah tokoh berbicara dalam acara itu, antara lain Kepala BKKBN Sugiri Syarief, Ketua PP IPKB Bambang Sadono, Duta MDGs Indonesia Prof Dr Nila Moeloek dan Kepla LD DEUI Sonny B Harmadi dan Guru Besar FISIP UI Prof Dr Paulus Wirutomo.

Menurut Surya Chandra, keberadaan badan kependudukan tersebut jika ditempatkan dibawah kementerian atau bahkan setingkat dengan lembaga menteri maka akan membuka muara sistem pemerintahan yang mengedepankan pengamanan sosial yang sejak lama tidak teradopsi.

Selama ini lembaga tersebut masih berada dilembaga non kementerian hal itu dapat disebut bahwa pmerintah terus mengedepankan sistem pengamanan nasional saja.

Surya menyebutkan dengan sistem pengamanan nasioanal selama ini telah menyebabkan pengamanan sosial terabaikan sehingga persoalan pembangunan kependudukan hingga saat ini belum terpecahkan.

Sehingga penyerasian kebijakan menuju pembangunan yang berwawasan kependudukan akan menemui hambatan sedangkan terhadap hal itu telah jelas diatur dalam undang-undang

Setelah desentralisasi banyak kalangan berpandangan otonomi daerah adalah salah satu penyebab lambatnya pelaksanaan program KB saat ini, namun hal itu telah disebabkan sistem pemerintahan yang tidak mengadopsi persoalan kependudukan secara serius.

Pertumbuhan penduduk semakin tinggi yang disebabkan program KB dan kependudukan tidak lagi menjadi perhatian pemerintah, sejak era desentralisasi dengan adanya UU No 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah maka pemerintah daerah tidak memperhatikan secara serius masalah kependudukan itu.

"Hingga akhir 2009 bentuk kelembagaan KB di daerah masih bervariasi antar daerah sehingga terdapat 81,95 persen kelembagaan KB di kabupaten/kota yang terbentuk badan, sebesar 16,08 persen yang berbentuk kantor, dan berbentuk dinas baru sebanyak 1.96 persen serta masih terdapatnya lembaga tersebut masih digabubungkan dalam beberapa bidang.

Untuk segera mengantisipasi serta mengatasi permasalahan kependudukan diperlukan lembaga tersebut ditempatkan setingkat menteri ditingkat pusat sehingga dapat mengurangi keterbatasan yang ada di lembaga tersebut, ujarnya.

Masih banyak masalah kependudukan membutuhkan perhatian khusus pemerintah terutama dalam hal komitmen politik, sebab pembangunan kependudukan membutuhkan kerjasama lintas sektor dan lintas bdang yang memerlukan sinergisitas dan terkoordinir.(*)
(ANT-150/R009)

Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2010

Wakil rakyat membolos dan main HP, BK DPRD Cilegon imbau jaga etika

Komentar