"Pimpinan DPR menerima laporan soal adanya kegiatan dari ormas tertentu yang berpotensi meresahkan masyarakat sehingga tidak bisa dibiarkan berlarut-larut," kata Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa.
Pramono menjelaskan, rapat konsultasi pimpinan DPR akan diikuti tiga komisi di DPR yang terkait dengan Ormas dan kegiatannya yakni Komisi II yang membidangi organisasi kemasyarakatan, Komisi III yang membidangi hukum, serta Komisi VIII yang membidangi keagamaan.
Menurut dia, tindakan Ormas tertentu yang melakukan razia yang di luar kewenangannya jika terus dibiarkan maka akan menganggu kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.
"DPR memiliki inisiatif untuk membahas dan mencari solusi atas tindakan Ormas yang keluar dari koridor hukum guna menjaga menjaga kehidupan kemasyawarakatan yang damai," katanya.
Menurut dia, pimpinan DPR akan melakukan rapat konsultasi dengan tiga komisi di DPR dalam menyikapi hal ini karena menilai pemerintah relatif lambat dalam menyikapi persoalan tersebut.
Dari rapat konsultasi tersebut, kata dia, jika dinilai dibutuhkan maka DPR akan membentuk panitia kerja gabungan terkait kegiatan ormas yang dinilai berpotensi meresahkan.
Rapat koordinasi lintas komisi, menurut dia, rencananya akan digelar secepatnya yakni sebelum memasuki masa persidangan baru pada 16 Agustus mendatang.
Wakil Ketua DPR Anis Matta menambahkan, rapat koordinasi tersebut juga akan membahas soal dugaan serangan seorangan dari sebuah Ormas terhadap sebuah rumah ibadah di Bekasi Jawa Barat.
Anis mengingatkan, DPR harus mengklarifikasi masalah tersebut dengan cermat sebelum membuat kesimpulan Ormas tertentu telah melakukan kesalahan atau tidak.
(R024/S026)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010
