Bersaksi kasus Edhy Prabowo, Perduli sebut rugi ekspor benih lobster

Bersaksi kasus Edhy Prabowo, Perduli sebut rugi ekspor benih lobster

JPU KPK menghadirkan 10 orang saksi dalam sidang untuk terdakwa mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (18/5). (Desca Lidya Natalia)

Jakarta (ANTARA) - Ketua Persatuan Dunia Lobster Indonesia (Perduli) Chandra Astan mengaku perusahaannya Grahafoods Indo Pasifik lebih sering mengalami kerugian dalam 14 kali ekspor benih lobster saat memberikan kesaksian dalam kasus yang menjerat mantan Menteri  Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

"Dari 9 Juli 2020, saya ekspor 14 kali yang untung hanya 3 kali, ekspor 1-11 itu rug sekitar Rp100-200 juta lalu pengiriman ke 12-14 baru untung sekitar Rp100-200 juta juga," kata Chandra di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa.

Chandra menjadi saksi untuk enam terdakwa yaitu Edhy Prabowo, Andreau Misanta Pribadi dan Safri (staf khusus Edhy Prabowo), Amiril Mukminin (sekretaris pribadi Edhy), Ainul Faqih (sespri istri Edhy Prabowo, Iis Rosita Dewi) dan Siswadhi Pranoto Loe (pemilik PT Aero Cipta Kargo) yang didakwa bersama-sama menerima 77 ribu dolar AS dan Rp24,625 miliar sehingga totalnya mencapai sekitar Rp25,75 miliar dari para pengusaha pengekspor benih benih lobster (BBL) terkait pemberian izin budidaya dan ekspor.

"Sebab ruginya ada tiga hal karena pertama harga benih tidak kompetitif, kedua konstruksi biaya yang tidak sehat di antaranya biaya kargo yang terlalu tinggi dan Vietnam juga curang karena menyebut benih yang kami kirim masuk 'grade' cacat jadikami mengalami kerugian di luar yang kami prediksi," tambah Chandra.

Chandra menyebut perusahaannya hanya melakukan ekspor benih bening lobster (BBL) selama 28 hari.

"Total modalnya Rp1,4-1,5 miliar, itu biaya terhitung, kalau dihitung 'potential lost' Rp2-3 miliar," ungkap Chandra.

Baca juga: Saksi: persediaan uang kunjungan kerja Edhy Prabowo capai Rp100 juta

Selain diminta untuk membayar Rp1.800 per ekor BBL untuk biaya ekspor, pengekspor juga diminta untuk membayar bank garansi.

"Bank garansi yang kami bayar nilainya di bawah Rp1 miliar tapi ada sekitar 6-7 bank garansi," kata Chandra.

Dalam dakwaan disebutkan Edhy Prabowo menggunakan PT Aero Citra Kargo (ACK) milik Siswadhi Pranoto Lee untuk mengekspor benih lobster meski pekerjaan pengiriman sebenarnya dilakukan oleh PT. Perishable Logistics Indonesia (PT. PLI) yang juga dimiliki Siswadhi.

Pembagian pembayaran dari perusahaan pengekspor benih lobster adalah PT ACK mendapat Rp1.450 sedangkan PT PLI Rp350 per ekor sehingga biaya keseluruhan untuk ekspor BBL adalah sebesar Rp1.800 per ekor BBL.

Sekretaris pribadi Edhy Prabowo yaitu Amiril Mukminin meminta komposisi pembagian saham PT ACK adalah Achmad Bahtiar (41,65 persen), Amri (41,65 persen), Yudi Surya Atmaja (16,7 persen) dengan Achmad Bahtiar dan Amri sebagai representasi Edhy Prabowo sedangkan Yudi menjadi representasi Siswadhi.

Sejak PT ACK beroperasi pada Juni-November 2020, PT ACK mendapat keuntungan bersih Rp38.518.300.187 sehingga total pembagian keuntungan kepada Amri adalah senilai Rp12,312 miliar; kepada Achmad Bachtiar senilai Rp12,312 miliar; dan Yudi Surya Atmaja sebesar Rp5,047 miliar.

Baca juga: Edhy Prabowo disebut belum bayar pajak Rolex di Bea Cukai

Selain itu Edhy Prabowo juga disebut mengarahkan Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Antam Novambar untuk membuat nota dinas kepada Kepala BKIPM Nomor: ND.123.1/SJ/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 perihal Tindak lanjut Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 12 Tahun 2020 tengan Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan.

Selanjutnya Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I (Soekarno-Hatta) Habrin Yake menandatangani Surat Komitmen dengan seluruh eksportir BBL sebagai dasar untuk penerbitan bank garansi di Bank BNI yang dijadikan jaminan ekspor BBL.

"Padahal awalnya kami belum ada kesepakatan harga ekspor karena saya protes biayanya terlalu mahal tapi argumen Pak Deden dari ACK karena untuk penerbangan 'direct'. Kenyataannya tidak carter pesawat dan menggunakan pesawat komersil yang transit padahal itu risikonya sangat besar untuk pengusaha karena benih bisa mati," jelas Chandra.

Dengan kondisi yang tidak ideal itu, Chandra menyebut Bea Cukai pada 15 September 2020 lalu menemukan penggelembungan jumlah benih lobster yang diekspor.

"Ada temuan di 14 perusahaan, dari jumlah tersebut, 12 perusahaan diduga melakukan penggelembungan ekspor," ungkap Chandra.

Baca juga: Tiga sespri Edhy Prabowo dapat Rp5 juta dari ketua tim uji tuntas

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Putusan hukum suap ekspor benur Edhy belum inkracht

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar