Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Agama akan berupaya memfasilitasi dialog dengan penganut Ahmadiyah untuk menyamakan persepsi, menyusul terjadinya bentrok yang melibatkan organisasi masyarakat Islam dengan penganut Ahmadiyah.

"Perlu untuk duduk bersama berdialog, menyamakan persepsi tentang Islam. Kementerian Agama bisa memfasilitasi dan mau mengambil inisiatif untuk itu," kata Menteri Agama Suryadharma Ali di Jakarta Senin usai mengikuti Pidato Presiden Pengantar Nota Keuangan RAPBN 2011.

Menurut Suryadharma, memeluk agama adalah hak asasi warga negara yang harus dihormati. Hanya saja, ada persoalan berkaitan dengan Ahmadiyah yang tidak diakui sebagai Islam.

"Sekarang ada kelompok atau masyarakat yang menyatakan sebagai Islam (Ahmadiyah) tetapi oleh penganut Islam (mayoritas) katakan itu bukan Islam, bahkan melecehkan Islam," katanya.

Jika kemudian penganut Ahmadiyah meminta hak asasi mereka dilindungi, lalu bagaimana dengan hak mayoritas umat Islam lainnya, ujar Suryadharma.

Jalan yang sesuai saat ini dengan membuka forum dialog dan bukan peninjau ulang Surat Keputusan Bersama tiga menteri yakni Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung tentang Ahmadiyah.

"Maka mari kita berdialog, mari kita luruskan," katanya.

Sebelumnya terjadi peristiwa bentrokan antara penganut Ahmadiyah dan organisasi masyarakat Islam di Kuningan Jawa Barat. Menurut Menteri Agama, ketegangan akibat peristiwa bentrokan telah reda.

Sementara itu, sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menilai tidak ada masalah dalam substansi SKB tiga menteri sehingga harus diperbarui.

Menurut dia persoalan yang melibatkan Ahmadiyah seperti yang terjadi di Kuningan disebabkan penanganan yang tidak cepat. Gamawan mengatakan seharusnya pemerintah daerah segera merumuskan dan mengambil tindakan secara cepat.

"Pertikaian yang belakangan marak pun karena sudah terlanjur jadi kerusuhan. Tapi jika sebelum itu ada peringatan dan deteksi dini, mungkin risikonya akan lebih kecil," katanya.

Mendagri juga mengingatkan tentang keberadaan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) sebagai wadah dialog di daerah apabila ada permasalahan menyangkut umat beragama. Gamawan meminta agar peran fasilitasi FKUB ini dimanfaatkan dengan optimal.

(H017/S026)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010