"Perlu aturan yang jelas penentuan titik koordinat batas wilayah negara khususnya di Kepulauan Riau (Kepri), agar saat menjalankan tugas dilapangan tidak timbul keraguan," kata Djoko di Tanjungpinang, Selasa.
Menurut dia, semua kawasan perbatasan dengan negara luar dianggap rawan dengan berbagai tindakan pelanggaran seperti penyeludupan, "illegal fishing" dan pelanggaran lainnya.
"Didaerah perbatasan semuanya dianggap rawan, kami tetap mengintensifkan patroli untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan," katanya.
Komandan Komando Resor Militer (Korem) 033/ Wira Pratama, Kolonel CZI Zainal Arifin, mengatakan dengan adanya beberapa titik koordinat dengan negara tetangga di Kepri yang belum jelas, pihaknya juga mengintensifkan pengamanan di pulau-pulau terluar.
"Ada beberapa pulau terluar di Kepri yang kami tingkatkan pengamanannya seperti Pulau Sekatung di Natuna, Pulau Tukong Hiu di Karimun, Pulau Subi Kecil di Sarasan, Natuna," katanya.
Semua titik-titik pulau terluar tersebut menurut Zainal rawan terhadap berbagai pelanggaran yang bisa setiap saat terjadi.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri, Lamidi mengharapkan kejadian yang menimpa pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak terulang kembali.
"Mengingat pentingnya batas luar antar negara, kami memohon kepada pemerintah pusat untuk memfasilitasi kejelasan tapal batas di Kepri dengan negara luar karena wilayahnya berbatasan langsung dengan beberapa negara," harap Lamidi.
Lamidi mengatakan, pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan terhadap tindakan "illegal fishing" di wilayah Kepri.(*)
(ANT/R009)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
