Tenaga ahli KSP: TWK bagian memperkuat upaya pemberantasan korupsi

Tenaga ahli KSP: TWK bagian memperkuat upaya pemberantasan korupsi

Direktur Hukum dan Advokasi TKN Ade Irfan Pulungan usai melapor ke Dewan Pers di Jakarta, Jumat (15/2/2019) atas pemberitaan Koran Indopos ke dewan Pers terkait pemberitaan "Ahok Gantikan Ma'ruf Amin?". ANTARA/Joko Susilo.

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan berpendapat tes wawasan kebangsaan (TWK) merupakan filter untuk memastikan SDM yang bekerja di KPK satu tujuan dalam upaya pemberantasan korupsi.

Ade Irfan Pulungan dalam keterangan persnya diterima di Jakarta, Rabu, meminta semua pihak menyudahi polemik pelaksanaan TWK dalam proses alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi ASN.

Dia juga meyakini TWK dijalankan dengan prosedur yang sudah disepakati dalam internal KPK.

"Kita serahkan semua ke internal KPK untuk melakukan pembinaan bagi para pegawai mereka, sebenarnya itu lebih bagus. Kita enggak usah lagi membuka polemik itu. Masalah tes-tes seperti itu, kan, sudah terkomunikasikan di internal," kata Ade.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan pendapatnya bahwa hasil TWK harus menjadi bahan evaluasi bagi internal KPK.

Baca juga: Anggota DPR nilai ASN di KPK tetap perlu miliki wawasan kebangsaan

Di samping itu, Ade meyakini KPK juga harus berbenah dengan menyiapkan SDM yang berkualitas, berintegritas dan profesional.

"Yang penting semuanya melakukan pembinaan dalam satu frame yang sama, yang tujuannya untuk kinerja yang lebih baik. Yang itu diharapkan oleh negara dalam upaya pemberantasan korupsi," kata dia.

Mengenai pandangan 73 guru besar yang menganggap TWK tidak memiliki landasan hukum, menurut Ade, hal itu bagian dari dialektika.

"Tentunya semua orang kan punya perspektif dan pandangan yang berbeda. Kita tidak usah terlalu genitlah untuk ikut mengomentari terhadap apa yang sebenarnya kita tidak tahu persis yang terjadi dan tidak memahami suasana kebatinan dan alurnya," ucapnya.

Baca juga: BKN jelaskan aspek sebabkan 51 pegawai KPK tak dapat jalani pembinaan

Ade mengingatkan lembaga antirasuah itu pasti memiliki alasan tersendiri dalam memilih siapa yang pantas direkrut sebagai ASN yang menjadi amanat Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

"Yang penting bagaimana caranya teman-teman penyidik atau mereka yang bertugas di KPK punya tujuan dan frame yang sama untuk negara dan bangsa ini dalam memberantas korupsi. Bukan untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu," kata dia.

Ade juga menyampaikan bahwa pimpinan KPK telah menyampaikan kepada jajaran internalnya mengenai proses alih status terhadap semua karyawan atau pegawai KPK harus menjalani TWK. Seharusnya, semua pihak di KPK mengikuti aturan yang ada.

"Jadi kalau diintervensi dicampuri, nanti yang lulus mengatakan, kami kan sudah lulus, belajar, kok disamakan. Kok yang tidak lulus ada semacam pembelaan. Kan bisa menjadi tidak adil, susah lagi. Yang penting semua harus berjiwa besar, harus melihatnya untuk kepentingan bersama, semua harus menerima keputusan," ujarnya.

Baca juga: KPK: 51 pegawai tak lolos TWK masih bekerja hingga 1 November 2021

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Temukan 11 pelanggaran di TWK KPK, Komnas HAM beri 5 rekomendasi

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar