Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Negara BUMN memastikan pembentukan holding (induk) BUMN Perkebunan yang melibatkan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I-XIV dan PT Rajawali Nusantara Indonesia akan rampung sebelum akhir 2010.

"Proses pembentukan holding BUMN Perkebunan memasuki tahap akhir, tinggal menyelesaikan studi yang dilakukan PT Danareksa," kata Deputi Menteri BUMN Bidang Privatisasi dan Restrukturisasi Mahmudin Yasin saat mendampingi Menteri BUMN Mustafa Abubakar dalam acara Halal Bil Halal dengan wartawan di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa.

Menurut Yasin, holding BUMN Perkebunan merupakan hasil kajian antara Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan.

"Kalau seluruh aspek pembentukan holding selesai, maka pemerintah akan segera diikuti dengan penerbitan Peraturan Pemerintah," ujar Yasin.

Ia menambahkan, berdasarkan hasil kajian ulang yang dilakukan Danareksa bahwa tingkat leverage holding BUMN Perkebunan bisa mencapai Rp25 triliun, sedangkan nilai buku ekuitas bisa mencapai hingga Rp40 triliun.

Sementara itu Menteri BUMN Mustafa Abubakar mengatakan, program pembentukan holding BUMN Perkebunan merupakan bagian dari Inpres No. 1 Tahun 2010 terkait program right sizing (penyesuaian jumlah) 33 BUMN.

Mustafa menuturkan, holding yang akan terbentuk tersebut akan menentukan sendiri apakah suatu PTPN akan fokus pada komoditas tertentu, seperti karet, sawit, atau gula.

Terkait dengan aset-aset BUMN perkebunan tersebut, Mustafa menuturkan hal itu adalah masalah teknis bagaimana revaluasi terhadap aset ke 14 BUMN tersebut dilakukan.

"Kalau semuanya aspek rampung, kami tinggal meminta keringanan kepada pemerintah apakah pajak dapat ditanggung pemerintah atau minta penangguhan pajak. Karena negara dalam hal ini BUMN bukan subjek pajak," ujar Mustafa.

Ia menambahkan, Kementerian BUMN akan membahasnya lebih lanjut dengan Ditjen Pajak terkait masalah pajak holding.

"Kebetulan seluruh PTPN sahamnya dikuasai pemerintah, maka masalah pajak tidak akan menjadi kendala bagi pembentukan holding ini," ujar Mustafa.

Terkait dengan rencana pemerintah melepas kepemilikan saham melalui penawaran saham perdana kepada publik (IPO) pada tiga PTPN yaitu III, IV dan VII, Mustafa menerangkan, rencana tersebut diserahkan kepada manejemen baru holding.
(R017/B010)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2010