BSSN lakukan kerja sama sertifikat elektronik dengan Pemprov Aceh

BSSN lakukan kerja sama sertifikat elektronik dengan Pemprov Aceh

Balai Sertifikat Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) saat menandatangani perjanjian kerja sama implementasi sertifikat elektronik dengan Pemerintah Aceh, di Banda Aceh, Jumat (11/6/2021) (ANTARA/Rahmat Fajri)

sertifikat elektronik diharapkan menjadi sarana penjaminan keabsahan dan keutuhan dokumen
Banda Aceh (ANTARA) - Balai Sertifikat Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menandatangani perjanjian kerja sama implementasi sertifikat elektronik dengan Pemerintah Aceh untuk mempermudah pelayanan publik.

"Keberadaan sertifikat elektronik diharapkan menjadi sarana penjaminan keabsahan dan keutuhan dokumen demi meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai pengguna layanan," kata Sekretaris Utama BSSN Syahrul Mubarak di Banda Aceh, Jumat.

Baca juga: BSSN masih selidiki dugaan bocornya data BPJS Kesehatan

Syahrul mengatakan sesuai dengan amanat PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa penyelenggaraan sistem elektronik ini wajib dilaksanakan secara andal dan bertanggung jawab.

Untuk menjamin berlangsungnya sistem elektronik, kata Syahrul, dibutuhkan dukungan keamanan yang prima, salah satunya harus dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keautentikan, kerahasiaan dan keteraksesan informasi elektronik dalam sistem tersebut.

"Dalam rangka menjamin autentikasi, integritas dan mencegah penyangkalan sebuah informasi elektronik, dapat diwujudkan melalui implementasi sertifikat elektronik yang dituangkan dalam bentuk tanda tangan elektronik ini," ujarnya.

Baca juga: KPU jalin kerja sama dengan PT Garuda Indonesia dan BSSN

Syahrul menyampaikan keunggulan penggunaan tanda tangan elektronik, selain penjaminan keamanan informasi adalah untuk efisiensi kerja birokrasi dan penggunaan sumber daya serta menjadikan layanan publik lebih cepat, akurat dan akuntabel.

Sementara itu, Asisten III Setda Aceh Iskandar AP mengatakan perjanjian sertifikat elektronik ini menjadi tonggak awal peningkatan jaminan keamanan informasi Pemerintah Aceh, dalam hal ini adalah penyematan tanda tangan elektronik pada aplikasi PPID Aceh.

Baca juga: BSSN datangi Bareskrim Polri terkait masalah kebocoran data WNI

"Kami mengucapkan terima kasih kepada BSSN-RI beserta tim dalam mendorong implementasi tanda tangan elektronik sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perubahannya dan peraturan turunannya," kata Iskandar.

Iskandar berpendapat elektronifikasi merupakan hal yang tidak bisa diabaikan dalam perkembangan zaman, khususnya era 4.0 yang sedang dijalani sekarang ini.

Baca juga: Pemerintah Aceh atensi lima kabupaten/ kota tertinggi kasus COVID-19

"Jika kita mengabaikannya, Pemerintah Aceh akan tertinggal dalam memberikan pelayanan informasi baik kepada masyarakat secara luas maupun kepada aparatur pemerintah," ujarnya.

Iskandar mengatakan Gubernur Aceh mengapresiasi implementasi sertifikat dan tanda tangan elektronik ini, serta mengingatkan untuk tidak berpuas diri, melainkan harus meningkatkan kemampuan dan kapasitas berbuat lebih pada sektor teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan perkembangan zaman.

Dalam kesempatan ini, Kepala Diskominfo dan Persandian Aceh Marwan Nusuf menyebutkan implementasi sertifikat elektronik ini diawali dengan aplikasi PPID Aceh, yakni terkait permohonan penyedia informasi publik.

Baca juga: Aceh jadi acuan migrasi siaran televisi analog ke digital

Menurut Marwan, setelah penandatanganan permohonan kerja sama ini, akan ada sejumlah sistem lain yang akan menggunakan sertifikat elektronik seperti aplikasi dari rumah sakit ibu dan anak (RSIA) Aceh, serta rumah sakit jiwa (RSJ) Aceh yang telah berkoordinasi penggunaan sertifikat elektronik ini.

"Kami berharap kepada SKPA lain yang mempunyai sistem informasi juga dapat berkoordinasi pendaftaran sertifikat elektronik ini," kata Marwan.

Selain itu, lanjut Marwan, untuk regulasi implementasi sertifikat elektronik di Pemerintah Aceh, pihaknya juga telah menyusun peraturan gubernur tentang pemanfaatan sertifikat elektronik tersebut.

"Draft rencana Pergub tersebut juga telah dikirimkan kepada Kemendagri, dan insyaallah bulan ini sudah diterbitkan," demikian Marwan Nusuf.

Baca juga: Gubernur: ASN Pemerintah Aceh wajib vaksin

 

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Personel TNI AD dari Aceh diberangkatkan ke perbatasan Papua

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar