DPR dukung pembentukan perwakilan BPJPH di daerah

DPR dukung pembentukan perwakilan BPJPH di daerah

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily ditemui usai rapat kerja Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Bencana (RUU PB) bersama Kementerian Sosial di Jakarta, Senin (17/5/2021). ANTARA/Devi Nindy/am.

Mendukung pembentukan lembaga perwakilan BPJPH di daerah untuk mendukung sertifikasi halal di daerah
Jakarta (ANTARA) - Komisi VIII DPR RI mendukung Kementerian Agama membentuk perwakilan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di daerah demi terciptanya ekosistem rantai nilai halal dari hulu hingga hilir.

"Mendukung pembentukan lembaga perwakilan BPJPH di daerah untuk mendukung pelaksanaan sertifikasi halal di daerah," ujar Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily dalam keterangan tertulisnya diterima di Jakarta, Selasa.

Ace berharap dengan adanya perwakilan, pelaksanaan sertifikasi halal di daerah dapat berjalan secara lebih optimal demi pengembangan ekosistem produk halal.

Baca juga: Kemenag dan Prancis jajaki kerja sama jaminan produk halal

"Maka agar dapat berjalan secara mudah, efektif dan efisien," katanya.

Sementara itu, Plt Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag Mastuki mengatakan sertifikasi halal menjadi bagian dari strategi akselerasi kebangkitan UMK melalui kemudahan berusaha.

Menurutnya, sertifikasi halal mudah untuk dilaksanakan oleh pelaku UMK. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan banyak kemudahan bagi pelaku UMK dalam pelaksanaan sertifikasi halal.

Baca juga: Masa berlaku sertifikasi halal MUI berubah dari 2 menjadi 4 tahun

Perkembangan regulasi JPH ini berimplikasi positif, antara lain pada percepatan layanan sertifikasi halal, fasilitasi pembiayaan sertifikasi halal bagi UMK, penataan kewenangan, kepastian hukum, dan mendorong pengembangan ekosistem halal di Indonesia.

"Berdasarkan UU Nomor 33/2014, proses sertifikasi halal produk dalam negeri membutuhkan waktu hingga 97 hari kerja dan sertifikasi halal produk luar negeri selama 117 hari kerja. Regulasi terbaru telah memangkasnya menjadi hanya 21 hari kerja saja," katanya.

Baca juga: LaNyalla dukung kolaborasi BPJPH dan LIPI dalam penguatan produk halal

Secara demografis, Mastuki menjelaskan penduduk beragama Islam di Indonesia mencapai 209,1 juta jiwa atau 87,2 persen dari total penduduk Indonesia atau 13,1 persen dari seluruh populasi muslim di dunia.

Kebutuhan akan konsumsi dan pemakaian produk halal tentu sangat besar potensinya. Hal ini beririsan dengan preferensi muslim terhadap produk halal yang makin baik sebagai bentuk kepatuhan dalam melaksanakan syariat agama.

Sementara secara sosiokultural, di masyarakat sudah tumbuh kreativitas dalam menghasilkan aneka produk halal, misalnya kuliner unggulan dan khas daerah atau produk estetik. Di sisi lain, muncul juga tren gaya hidup halal yang merujuk kepada produk halal.

"Dari sisi industri, data menunjukkan bahwa jumlah pelaku UMK Indonesia mencapai 62 juta. Ini potensi sangat besar dan diupayakan terus tumbuh naik kelas, sebagiannya telah berorientasi ekspor," kata dia.

Baca juga: Kemenag sebut SDM dalam penyelenggaraan jaminan produk halal mendesak

Baca juga: BPJPH: Sistem ketertelusuran produk akan perkuat rantai nilai halal

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Wapres ingin sertifikat halal RI diterima negara tujuan ekspor

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar