"Jangan malu ungkap buta aksara," kata Menko Kesra Agung Laksono di Jakarta, Selasa.
Meskipun tidak menyebutkan secara detil daerah dimaksud, Menko mengakui masih ada pemerintah daerah yang belum memberikan data valid terkait buta aksara.
Agung menjelaskan, perlu kerja sama antara pemerintah pusat dengan daerah terkait akurasi data yang valid agar penerapan atas kebijakan yang diambil Kementerian Pendidikan Nasional bisa berhasil.
"Tidak perlu malu mengakui keberadaan warga yang masih buta aksara, karena menjadi tugas bersama pemerintah dan masyarakat untuk ikut menekan angka agar kita bisa menuju masyarakat bebas buta aksara," katanya.
Menko menambahkan, pemerintah pusat telah berupaya memangkas jumlah warga buta aksara hingga menyisakan 4,7 persen atau 8,3 juta orang pada tahun 2010.
"Pemerintah juga sudah menargetkan pemangkasan angka buta aksara terhadap warga berusia 15 tahun ke atas sebesar lima persen atau 7,7 juta orang," katanya.
Dia mengakui angka tersebut masih tergolong tinggi. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten dan kota diimbau untuk lebih berupaya melakukan upaya penekanan angka buta aksara yang ada di wilayahnya.
"Karena itu, pemerintah daerah tidak perlu malu mengakui di wilayahnya masih banyak warga yang menyangdang buta aksara," katanya kembali menegaskan.
Dia menambahkan, melalui data sensus penduduk sebenarnya sudah bisa diketahui data mutakhir angka buta aksara di suatu wilayah, namun dalam upaya pembuatan kebijakan maka data dasar yang akurat menjadi acuan utama.
"Jangan sampai karena ada bupati atau wali kota yang tidak mau mengungkapkan data sebenarnya, maka wilayahnya tak terjangkau dalam program target pemangkasan angka buta aksara," katanya.
(W004/A011/S026)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010
