Dalam pertemuan yang berlangsung di sela-sela Sidang ke-65 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa itu, kedua menteri sepakat memprioritaskan perundingan perbatasan laut Indonesia-Malaysia di wilayah Selat Singapura dan Laut Sulawesi.
Kedua Menlu juga sepakat membentuk sebuah forum baru yang dinamai Forum Pengelolaan Perbatasan dan akan melibatkan berbagai kementerian-kementerian terkait kedua negara.
"Kita sepakati perlu adanya semacam hasil yang kita bisa cepat raih. Dalam kaitan ini kita memprioritaskan terutama dua segmen, yaitu segmen Selat Singapura --di mana insiden kemarin terakhir terjadi-- dan juga segmen di Laut Sulawesi," kata Marty.
Menyangkut proses perundingan, kata Marty, pendekatan yang akan dilakukan adalah dengan menggarisbawahi posisi prinsipil masing-masing negara.
"Juga akan ada upaya khusus, upaya keras agar di mana ada titik temu, itu bisa betul-betul dipresentasikan kepada pemerntah masing-masing untuk disikapi.
Pertemuan Menlu Indonesia dan Malaysia di New York itu merupakan salah satu kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan keduanya di Kota Kinabalu, Malaysia, pada 6 September lalu, saat situasi panas antar kedua negara masih berlangsung terkait insiden penangkapan tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan di Kepulauan Riau 13 Agustus oleh aparat Malaysia.
Pertemuan Kinabalu itu juga menjadwalkan perundingan perbatasan tingkat teknis yang akan dilakukan pada 11-12 Oktober di Malaysia serta 23-24 November di Indonesia.
Pertemuan teknis itu akan diikuti dengan pertemuan tingkat menteri luar negeri pada bulan Desember di Indonesia.
Jalur Diplomasi
Dalam pertemuan mereka di New York, Menlu Marty dan Menlu Anifah memperkuat komitmen Indonesia dan Malaysia untuk menyelesaikan setiap masalah melalui jalur perundingan.
"Itu pesan utama dari pertemuan (tadi). Kedua menteri luar negeri berketetapan masih banyak masalah-masalah yang harus dikelola, diatasi. Pilihan satu-satunya adalah dengan jalur diplomasi," ujar Marty.
Ia mengungkapkan bahwa Forum Pengelolaan Perbatasan Indonesia-Malaysia yang baru disepakati kedua menteri pada hari Senin, akan membahas berbagai pengelolaan berbagai masalah di wilayah perbatasan, seperti masalah lingkungan, hubungan antar-masyarakat, peluang bidang ekonomi dan perdagangan.
"Forum itu sifatnya informal, semua instansi terkait akan duduk bersama membahas masalah, pengelolaan dan peluang antara Indonesia dan Malaysia di wilayah perbatasan," ujarnya.
"Ini pendekatan yang dilakukan untuk memastikan agar isu perbatasan dibahas tidak hanya kalau ada persengketaan, melainkan juga untuk mengidentifikasi peluang-peluang," tambahnya.
Selain soal perbatasan, pembicaraan kedua Menlu juga mencakup perlindungan warga negara Indonesia di Malaysia.
"Ini menyangkut upaya kita memberikan kepastian adanya jaminan perlindungan hukum bagi warga negara kita, agar ada kemajuan dalam MoU Tenaga Kerja, juga mengenai MoU tentang `consular notification`," kata Marty. (TNY/K004)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
