"Kalau pandangan saya dari sisi kinerja, maka BUMN itu harus menjadi institusi kelas global yang menjalankan prinsip-prinsip terbaik," kata Menkeu di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, BUMN bisa menjadi institusi global jika direksi dan komisarisnya berasal dari kalangan profesional. Mereka bekerja berdasarkan kinerja yang telah dijanjikan.
Ia menyebutkan, jika "performance base system" sudah jalan maka berarti sistem renumerasi dapat dilaksanakan dengan baik.
"Perusahaan BUMN harus jelas perannya karena mayoritas sahamnya milik pemerintah dan bertujuan mencari untung," katanya.
"Harus diperjelas BUMN mana saja yang bisa menjadi perusahaan global atau BUMN mana saja yang tidak tepat menjadi BUMN, maka dia jadi Perum (perusahaan umum), Perjan (perusahaan jawatan), atau dilikuidasi saja," katanya.
Sementara itu, mengenai pelaksanaan desentralisasi fiskal, Menkeu mengatakan, hingga saat ini pemerintah pusat masih berkomitmen melaksanakan desentralisasi fiskal.
"Transfer dana ke daerah melalui block grant diatas Rp300 triliun," katanya.
Namun yang masih memprihatinkan, menurut Menkeu, dari total 503 pemerintah daerah, baru 13 daerah yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari BPK.
"Dalam hal laporan keuangan, perencanaan anggaran merupakan hal penting. Itu harus disusun berdasar prioritas karena anggaran itu kan terbatas," katanya.
Menurut dia, penentuan prioritas itu idealnya selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dan kondisi fakta daerah.
"Kunci utama perbaikan adalah adanya komitmen dari semua pihak untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya," katanya.
(A039/A035/S026)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010
