"Dakwaan itu suatu jebakan dari jaksa," katanya seusai persidangan Komjen Pol Susno Duadji, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu.
Susno diancam Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001.
Kemudian, Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001.
Pasal 12B jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001.
Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001, dan Pasal 11 jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001.
Ia menyatakan seusai Pasal 141 KUHAP, sudah diatur mengenai penggunaan dakwaan berlapis itu.
"Dakwaan berlapis bisa dilakukan dengan syarat kalau kasusnya berbeda," katanya.
Kemudian, tempat kejadiannya juga harus disesuaikan. "Kasus Susno sendiri berada di Cinere sendiri, berada di Depok, kenapa sidangnya di PN Jaksel," katanya.
Demikian pula, tempat kejadian kasus dugaan korupsi pada pengamanan pilkada Jabar 2008.
Seusai persidangan, Susno menyerahkan sepenuhnya perkara yang dihadapinya kepada majelis hakim.
"Kita serahkan kepada majelis hakim," katanya.
(T.R021/P003)
Pewarta:
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2010
