"Kalau seandainya TDL tidak disetujui untuk dinaikkan, maka kita harus bertanya apakah tidak dinaikkan untuk semua ataukah secara selektif masih bisa dinaikkan. Kami merekomendasi harus ada kenaikan tapi memang selektif," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.
Menkeu mengatakan, usulan kenaikan secara selektif tersebut dilakukan agar pemerintah tidak menambah Rp12 triliun untuk tambahan subsidi.
"Paling tidak supaya kita tidak perlu menambah misalnya Rp12 triliun lebih untuk tambahan subsidi hanya karena listrik tidak dinaikkan," ujarnya.
Menurut dia, usulan kenaikan TDL tersebut sesuai dengan rencana pemerintah untuk mengurangi subsidi dalam bidang energi dan dilakukan secara bertahap, agar ada kelonggaran fiskal dalam pembangunan infrastruktur.
"Itu sesuai dengan rencana kita untuk mengurangi subsidi dibidang energi dan itu harus dilakukan bertahap supaya kita betul-betul punya kelonggaran fiskal untuk melakukan pembangunan dan perbaikan infrastruktur," ujarnya.
Ia mengatakan pemerintah masih akan mendiskusikan rencana kenaikan TDL tersebut dengan Badan Anggaran DPR RI, setidaknya agar ada penyesuaian terlebih dahulu.
"Nanti didiskusikan dengan banggar, baru setelah itu kita jelaskan. Kita harap kita bisa yakinkan banggar untuk ada penyesuaian TDL, ada perbaikan input bagi PLN ataupun ada sebagian lagi untuk mengurangi penyusutan `losses` dan merealisasi pembangkit listrik dengan bahan bakar batu bara," ujarnya.
Namun, menurut Menkeu, apabila TDL tidak jadi dinaikkan pemerintah akan mencari bentuk alternatif agar subsidi tidak naik seperti menggunakan gas untuk pembangkit tenaga listrik dan mengurangi serta memperbaiki daya penyusutan sistem kelistrikan.
"Kita juga ingin supaya proyek 10 ribu megawatt cepat selesai sehingga kita cukup menggunakan batu bara tidak perlu menggunakan BBM. Itu yang sedang kita diskusikan dengan Banggar," ujarnya.
(ANT/P003)
Pewarta:
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2010
