Jakarta (ANTARA News) - Salah satu tujuan kunjungan kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Belanda awal Oktober 2010 adalah mendapatkan pengakuan kedaulatan secara tertulis dari pemerintah Belanda.

"Pengakuan kedaulatan akan menjadi salah satu yang penting di sana. Melalui tertulis. Yang patut kita maklumi pengakuan kemerdekaan belum ada, yang kita lihat penyerahan kedaulatan," kata Juru bicara Kepresidenan Bidang Luar Negeri Teuku Faizasyah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Dia yakin Belanda akan mengakui secara tertulis kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Selama ini, baru pernyataan de facto dari Belanda melalui kehadiran Menteri Luar Negeri Belanda saat itu, Ben Bot, pada 17 Agustus 2005.

Faiza menjelaskan dokumen pengakuan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 oleh Belanda telah dirundingkan kedua negara sejak 2009. "Itu sudah dirundingkan lama," ujarnya.

Faiza mengatakan dokumen akan ditandatangani pemerintah Belanda yang  sebelum ini hanya mengakui kemerdekaan Indonesia melalui penyerahan kedaulatan di Istana Dam di Amsterdam usai Konferensi Meja Bundar pada 27 Desember 1949.

Faiza mengakui hubungan bilateral Indonesia dan Belanda masih terganjal oleh beban sejarah itu. "Ada realitas sejarah yang selalu jadi sisi cara pandang," katanya.

Presiden Yudhoyono akan mengunjungi Belanda pada 5-9 Oktober 2010 atas undangan Ratu Belanda Beatrix yang tertunda selama empat tahun.

Presiden juga akan menemui  Perdana Menteri Belanda Jan Peter Balkenende, serta  komunitas bisnis dan pelajar Indonesia di Belanda.

Faiza mengatakan Indonesia-Belanda akan menandatangani perjanjian kemitraan komprehensif di berbagai bidang mulai bidang ekonomi, keamanan, dan sosial budaya.

"Yang signifikan adalah penandatanganan perjanjian komprehensif. Karena kedua negara ini bisa lebih melihat ke depan, tidak lagi terseret-seret oleh beban sejarah ini dan ini menunjukkan kedewasaan hubungan kedua negara," jelas Faiza.(*)

D013/AR09

Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2010