Marty melanjutkan, kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Sri Hanifah Aman pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, 28 September 2010.
"Malaysia setuju dengan usulan Indonesia agar dibentuk forum baru, forum pengelolaan perbatasan kedua negara. Jadi, bukan saja membahas delimitasi perbatasan melainkan juga masalah pengelolaan perbatasan," jelasnya.
Menurut Marty, masalah-masalah menyangkut hubungan antar masyarakat perbatasan kedua negara akan dibahas dalam forum tersebut, meliputi soal keamanan, lingkungan, dan perdagangan lintas batas.
"Jadi ini forum yang sifatnya menyeluruh, bukan semata perundingan perbatasan. Malaysia menyetujui itu," tegasnya.
Berbeda dengan komisi bersama perbatasan telah ada sebelumnya yang hanya membahas masalah teknis, khususnya delimitasi perbatasan, Marty mengatakan forum baru tersebut bersifat menyeluruh.
"Ini kita ingin tunjukkan jangan sampai setiap saat kita bertemu kalau ada permasalahan. Justru kita identifikasi peluang-peluang yang ada di kedua negara," kata Marty.
Marty menegaskan menlu kedua negara telah berniat untuk bertemu sesering mungkin setiap kali ada kesempatan guna mengindentifikasi masalah dan peluang antara Indonesia dan Malaysia.
Kedua Menlu, menurut dia, kemungkinan akan kembali bertemu pada forum pertemuan Asia Eropa di Brussels, Belgia, awal Oktober 2010.
Marty belum bisa menegaskan waktu efektif forum pengelolaan perbatasan Indonesia-Malaysia karena baru digagas beberapa hari lalu.
"Tentu pihak Malaysia harus konsolidasi ke dalam kira-kira instansi mana yang akan dilibatkan. Jadi, kami kira ini menunjukkan berapa intensifnya pendekatan kita dengan Malaysia, bukan hanya perbatasan delimitasinya, tapi juga pengelolaan perbatasan," paparnya.
Pemerintah Indonesia akan melibatkan Kementerian Polhukam, Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian, TNI, dan juga lingkungan hidup dalam forum baru itu.
Marty menegaskan, pihak Malaysia telah sepakat bahwa segala masalah perbatasan dengan Indonesia cukup diselesaikan pada tingkat bilateral tanpa dibawa ke forum internasional.
Kedua negara pun sepakat mendahulukan masalah perbatasan di kawasan Laut Sulawesi dan Selat Singapura.
Sedangkan mengenai perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di Malaysia, Marty mengatakan, Menlu Malaysia telah berkomitmen untuk menghukum swarganya yang bertanggungjawab atas kejahatan terhadap WNI.
Kedua negara pun sepakat untuk mempercepat pembahasan nota kesepahaman tentang perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia.
"Pemerintah Indonesia dan Malaysia memiliki pandangan sama yang mengedepankan hak dari korban pada insiden terakhir ini dan memastikan pelakunya betul-betul memikul tanggung jawab," demikian Marty.
D013/AR09
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2010
