Pegunungan Bintang diusulkan jadi kabupaten prioritas

Pegunungan Bintang diusulkan jadi kabupaten prioritas

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud. ANTARA/Karel A Polakitan/am.

Kabupaten Pegunungan Bintang perlu diusulkan untuk menjadi salah satu kabupaten yang masuk dalam 62 kabupaten prioritas nasional di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT).
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perekonomian mengusulkan agar Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, menjadi salah satu kabupaten yang masuk ke dalam 62 kabupaten prioritas nasional.

“Kabupaten Pegunungan Bintang perlu diusulkan untuk menjadi salah satu kabupaten yang masuk dalam 62 kabupaten prioritas nasional di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT),” kata Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin.

Musdhalifah mengatakan Kabupaten Pegunungan Bintang tengah menyiapkan Master Plan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Ketahanan Pangan Berbasis Sumber Daya Alam Lokal di Distrik Batom yang termasuk Kawasan 3T dan Perbatasan (berbatasan dengan Papua Nugini). Pemerintah  akan mendukung penuh program yang telah dicanangkan oleh Bupati Pegunungan Bintang dalam memanfaatkan potensi alam dan sumber daya yang ada.

“Dengan demikian, diharapkan ke depan dapat memajukan perekonomian dan menyejahterakan masyarakat di Kabupaten Pegunungan Bintang,” ujar Musdhalifah.

Baca juga: KSP terima usulan 14 program pembangunan Pegunungan Bintang Papua 

Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Spei Yan Bidana menyampaikan Pegunungan Bintang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua yang telah dikukuhkan sebagai kabupaten sejak  2002. Dengan luas 115. 683 km2, kabupaten tersebut memiliki topografi 66,09 persen pegunungan dan 27,26 persen perbukitan yang terdiri dari 34 distrik dan 277 desa.

Kabupaten Pegunungan Bintang merupakan kawasan yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan telekomunikasi. Keterbatasan akses jalur darat menjadi hambatan tersendiri dalam transportasi dan distribusi.

Sulitnya akses menuju Pegunungan Bintang dan ketidakmampuan dalam mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papan menjadikan harga yang diterima masyarakat sangat mahal di daerah tersebut. Selain itu, lokasinya yang terisolir menyebabkan tidak adanya jalur evakuasi saat terjadinya bencana alam.

“Lahan di Pegunungan Bintang sangat bagus untuk pertanian dan terdapat 1.000 hektar lahan yang layak untuk investasi. Sampai saat ini, lahan di lokasi ini belum diberdayakan karena adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM),” ujar Spei Yan Bidana.

Baca juga: Kemenko Perekonomian dorong penyelesaian Perpres soal tanah musnah

Ia juga mengatakan bahwa Kabupaten Pegunungan Bintang memiliki potensi kekayaan tambang, lahan pertanian, perkebunan dan peternakan, potensi pariwisata serta kebudayaan lokal. Kopi Arabika yang dihasilkan juga berhasil menembus pasar ekspor.

“Komoditas perkebunan lainnya yang berpotensi adalah kakao dan vanili. Ke depannya juga akan dikembangkan peternakan sapi. Di masa lalu, komoditas hortikultura seperti bawang putih dan bawang merah juga pernah tumbuh di kawasan ini,” tuturnya.

Sementara itu, perwakilan dari Kementerian Desa PDTT sependapat untuk memasukan Kabupaten Bintang menjadi salah satu dari 62 kabupaten prioritas nasional. Selain juga mengusulkan perlunya percontohan pengembangan sagu dan peternakan model ranch seperti di Kabupaten Fak Fak.

Pemerintah juga sedang mengembangkan integrasi pasar dalam negeri dan perdagangan antarpulau, baik melalui tol laut maupun jembatan udara. Hal tersebut akan lebih optimal apabila ada muatan balik yang dapat dibawa dari Kabupaten Pegunungan Bintang. Selain itu, pemberdayaan SDM juga sangat penting dalam kaitannya dengan penguasaan teknologi dan pengetahuan pertanian.

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Airlangga: Suplai vaksin di Kalsel akan segera ditambah

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar