Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010 sudah selesai. Para jemaah haji kini mulai berdatangan kembali ke Tanah Air. Syukurlah, seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji bisa berjalan tertib dan lancar. Tidak ada masalah berarti yang mengganggu.
Menteri Agama yang juga bertugas sebagai Amirul Haj, Suryadharma Ali, mengakui bahwa dari tahun ke tahun masalah haji yang muncul tetap itu-itu saja, mulai dari masalah transportasi, ketersediaan air di pemondokan, dan makanan (katering). Dalam hal transportasi, memobilisasi lebih dari 200 ribu orang jemaah haji Indonesia dengan kondisi Kota Makkah yang tidak banyak berubah, membuat masalah ini selalu muncul.
Pasokan air yang terbatas di beberapa pemondokan jamaah juga masih cukup merepotkan. Ada pemondokan yang penyediaan airnya masih disuplay dengan tanki sehingga persediaan air kurang lancar karena kemacetan yang sangat parah.
Untuk masalah makanan, terjadi antrean cukup panjang di Arafah dan Mina karena ketersediaan tenda makan yang sempit, apalagi setiap tahun jumlah jemaah haji terus bertambah. Beruntung para jemaah haji rela dan mau bersabar, sehingga tidak terjadi keributan.
Diluar tiga masalah rutin itu, penyelenggaraan haji tahun ini juga masih terganggu oleh hadirnya jemaah haji nonkuota. Mereka tidak terdaftar resmi di Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama. Akibatnya, di Tanah Suci mereka kerap terlantar dan bingung karena tidak mendapat jaminan akomodasi, transportasi dan layanan lain yang biasa diterima jemaah haji resmi atau berkuota. Lebih parah lagi adalah mereka yang sudah bayar mahal tetapi tidak bisa berangkat ke Arab Saudi. Menag menduga ada sindikat yang bermain untuk meloloskan jemaah haji nonkuota. “Secepatnya akan kami telusuri, agar tahun depan jumlahnya bisa ditekan dan tidak lebih parah lagi” katanya.
Kendati jemaah haji nonkuota secara resmi bukan tanggung jawab pemerintah, namun bagaimanapun juga Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Tanah Suci terpaksa melayani mereka. “Kami mau tidak mau terpaksa mengurus jemaah haji nonkuota juga, karena mereka adalah WNI yang berada di negara lain,” ujar Menag.
Suryadharma mengakui, penyelenggaraan ibadah haji sangat kompleks karena melibatkan banyak pihak, di dalam dan luar negeri. Munculnya masalah yang terkait dengan transprotasi, suplai air di pemondokan, dan antrian makanan, lebih disebabkan oleh ketersediaan sarana dari Arab Saudi dan belum ada standarisasinya.
Begitu pula masalah delay beberapa kali pesawat Saudi Airlines yang mengangkut jemaah haji mengalami masalah. Hal ini akan dilakukan evaluasi oleh Kementerian Agama RI bersama Kementerian Perhubungan dan Komisi VIII DPR RI.
Ke depan, Kemenag akan menjajaki kemungkinan proses tender angkutan jemaah haji untuk memperbaiki kualitas layanannya. Selama ini, ada dua maskapai yang melayani pengangkutan jemaah haji, yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines.
Melihat berbagai persoalan yang muncul seperti itu, maka tidak mungkin penyelenggaraan ibadah haji akan benar-benar terbebas dari masalah karena berkaitan juga dengan pelayanan dari negara lain, yakni Arab Saudi. Apalagi, setiap tahun kondisi jemaah juga berbeda. Sebagian besar adalah jemaah haji baru dengan pola dan standar hidup yang berbeda antara di Tanah Air dengan di Arab Saudi.
“Melayani 200 ribu lebih jemaah haji dengan latar belakang usia, budaya, ekonomi, dan tingkat pendidikan yang berbeda memang bukan pekerjaan yang mudah dan sederhana. Syukurlah, semuanya berlangsung lancar. Kami berupaya sekuat tenaga untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada jemaah haji,” ucapnya.
Dalam hal layanan pemondokan, kata Menag Suryadharma Ali, terdapat peningkatan yang cukup menonjol. Pada tahun ini, dari 374 pemondokan yang ditempat para jemaah, sebanyak 63% berada di wilayah Ring I (berjarak maksimal 2.000 meter dari Masjidil Haram), sedangkan sisanya yang 37% berada di ring II (berjarak lebih dari 2.000 meter dan maksimal 4.000 meter dari Masjidil Haram). “Tahun depan, saya berharap pondokan jemaah haji yang berada di ring I meningkat menjadi 80 %,” harapnya.
Menurut Sekretaris Ditjen Penyelenggara Haji dan Umroh Abdul Ghofur Djawahir keberhasilan haji tidak lepas juga atas kerjasama dan partisipasi Kementerian Agama dengan kementerian terkait dan tentunya juga dengan Komisi VIII DPR RI.
Pewarta: Bambang
Editor: Imansyah
Copyright © ANTARA 2010
