Kemenpan RB: Pandemi tak batasi layanan dan inovasi di ruang akademi

Kemenpan RB: Pandemi tak batasi layanan dan inovasi di ruang akademi

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB Diah Natalisa. ANTARA/HO-Kementerian PANRB/aa. (Handout Kementerian PANRB)

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB Diah Natalisa menyebutkan situasi pandemi COVID-19 tidak membatasi layanan dan inovasi di ruang gerak akademi.

Diah Natalisa dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan keterbatasan kegiatan fisik selama pandemi COVID-19 tidak serta merta membatasi ruang gerak pendidikan.

Kemudian layanan dan inovasi tersebut, katanya, tidak hanya pada kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara daring, pengurusan administrasi pun sebaiknya menggunakan teknologi informasi secara optimal.

“Layanan akademik seperti pengurusan kartu mahasiswa dan ijazah dengan data mahasiswa yang terintegrasi melalui sistem informasi. Begitu juga layanan perpustakaan agar dapat diakses oleh mahasiswa darimana pun dan kapan pun dapat didukung melalui penyediaan koleksi buku digital dan akses jurnal elektronik,” katanya.

Baca juga: Kemenpan RB evaluasi pelayanan Kejaksaan dan Kantor Imigrasi

Diah berharap rektor dan para pimpinan kampus menciptakan forum konsultasi publik (FKP) sebagai wadah konsultasi, pengaduan, dan menampung masukan.

Media konsultasi dan pengaduan, katanya, merupakan salah satu cara untuk berinteraksi dan menjaring berbagai saran dan aspirasi masyarakat yang berguna dalam perbaikan pelayanan.

Menurut Diah, di berbagai instansi pemerintah pada saat pandemi banyak yang membangun aplikasi atau chat khusus sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan pengguna layanan.

Baca juga: Kemenpan RB: Hasil survei, 75 persen pengguna LAPOR! puas

“Selain itu, layanan kemahasiswaan seperti learning center untuk konseling, konsultasi tutor, dan pelatihan keterampilan akademik juga penting untuk dibangun,” ucap Diah.

Kampus, ujar dia, harus memastikan kualitas output dari produk layanan baik daring maupun luar jaringan tetap sesuai standar yang ditetapkan. Hal itu penting dilakukan agar tidak menimbulkan kekecewaan terhadap masyarakat maupun stakeholder.

Situasi terkini pandemi, paparnya, memaksa pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Diah mengajak kampus untuk berkolaborasi memerangi wabah ditambah inovasi-inovasi yang harus tercipta dari ruang akademis.

Baca juga: Kemenpan RB: Teknologi informasi bisa jadi kunci reformasi birokrasi

“Selain penerapan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintah, banyak inovasi pemerintah yang telah dilakukan mengatasi dampak pandemi,” ujarnya.

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Kemenpan RB apresiasi kemudahan pelayanan Imigrasi Belakang Padang

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar