Syarief Hasan: Pemerintah perlu evaluasi kebijakan penanganan pandemi

Syarief Hasan: Pemerintah perlu evaluasi kebijakan penanganan pandemi

Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menilai pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan penanganan pandemi COVID-19 secara terus menerus dan lebih tegas agar dapat segera menurunkan angka penyebaran kasus positif di Indonesia.

"Termasuk melakukan persiapan dan antisipasi yang menyeluruh atas kebutuhan tenaga kesehatan (nakes), perlengkapan, obat-obatan, distribusi, kecepatan, dan kesiapan rumah sakit untuk mendukung setiap kebijakan yang dilakukan," kata Syarief Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dia mengaku prihatin melihat data Satgas Penanganan COVID-19 yang menunjukkan kasus harian pada Kamis (8/7) mencapai 38.391 kasus.

Hal itu, menurut dia, menunjukkan belum adanya penurunan kasus padahal pemerintah telah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

Baca juga: Wakil Ketua MPR RI: Indonesia harus belajar dari kesuksesan Amerika

"Itu menunjukkan pemerintah belum berhasil menangani penurunan pandemi COVID-19 dan perlu dilakukan evaluasi terus menerus," ujarnya.

Syarief mengatakan harus diakui bahwa saat ini merupakan kondisi sangat darurat karena total kasus hampir mencapai 2,4 juta kasus. Bahkan, tingkat kematian sudah menduduki ranking ke-2 dunia dengan 1.040 kematian/hari.

"Jumlah itu di atas India dengan 841 kematian/ hari yang selama ini dianggap negara lain bahwa India gagal menangani pandemi COVID-19," katanya.

Menurut dia, kekhawatiran dan kecemasan masyarakat yang sudah memasuki tahun ke-2 menimbulkan berbagai pertanyaan setiap orang, kapan pandemi COVID-19 ini dapat diatasi paling tidak dapat ditekan.

Dia mengatakan data yang terungkap menunjukkan bahwa kebijakan dalam penanganan pandemi COVID-19 masih belum menunjukkan hasil yang diharapkan.

Baca juga: Syarief Hasan dukung pemerintah keluarkan kebijakan PPKM Darurat

"Kami sepakat dengan Ketua Fraksi Partai Demokrat bahwa berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah belum menunjukkan penurunan kasus COVID-19, bahkan dalam 3 hari sudah mencapai 38.391/hari orang terpapar COVID-19 dan ini tidak boleh terjadi terus menerus," katanya.

Di sisi lain, katanya, kebijakan harus merata di sektor lain dengan diberlakukan sama dan konsisten seperti keimigrasian, perhubungan, tenaga kerja asing (TKA), bantuan sosial ekonomi, dan pelayanan kepada masyarakat lebih ditingkatkan.

Politisi Partai Demokrat itu menegaskan bahwa partainya sejak awal terkait kebijakan PPKM darurat mendukung penuh kebijakan pemerintah.

Syarief mengatakan Partai Demokrat terlibat aktif di dalam melakukan penanganan pandemi. "Kami dari Fraksi Partai Demokrat DPR RI sejak awal melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat sehingga dapat segera keluar dari persoalan yang disebabkan pandemi COVID-19," katanya.

Baca juga: MPR: Pemerintah ambil langkah terkait ruang RS rujukan COVID-19 penuh

"Gerakan Nasional Partai Demokrat melawan corona dijalankan kader dari tingkatan pusat hingga daerah secara intensif, masif, dan terkoordinasi, termasuk kader Fraksi Partai Demokrat DPR RI yang dipimpin mas Ibas (Edhie Baskoro Yudhoyono)," ujarnya.

Menurut Syarief melalui gerakan tersebut, Fraksi Partai Demokrat DPR RI dengan keterbatasan yang dimiliki karena di luar koalisi pemerintahan telah melakukan banyak program.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Wakil Ketua MPR sarankan capres pernah pimpin lingkup daerah

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar