"Selain untuk melihat peruntukannya, kami juga melihat pengoperasiannya, sudah benar atau belum. Ada dinas tertentu di daerah yang diberi bantuan, namun tidak sesuai peruntukannya, malah digunakan untuk fasilitas kerja di masing-masing ruang pegawai," kata Agung di Surabaya, Selasa.
Padahal menurut dia, bantuan diberikan agar memberikan manfaat pada masyarakat dalam memberikan pelayanan publik.
Ia menilai, Provinsi Jatim sudah menjalankan sesuai amanahnya, seperti, bantuan komputer untuk pelayanan informasi masyarakat. Demikian halnya dengan telecenter.
Dia berharap bantuan itu terus dimaksimalkan utamanya bantuan Mobil Cerdik untuk bisa menjangkau daerah perdesaan yang jauh dari akses teknologi informasi.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Jatim, Sudjono, mengatakan, pihaknya berterima kasih atas bantuan perangkat komputer dan Mobil Cerdik yang kini bisa dimanfaatkan masyarakat dan para siswa dalam kegiatan diseminasi informasi.
Bahkan perangkat komputer dan teknologi informasi yang diberikan sangat bermanfaat bagi telecenter di perdesaan.
"Kini telecenter terus berkembang pesat, dan jumlahnya sekitar 121 unit. Ini sangat bermanfat, sangat ekspansif, sampai-sampai pemerintah Australia juga ikut memberi bantuan," katanya.
Sejak Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan, Dinas Kominfo terus meningkatkan kinerja utamanya dalam hal pelayanan publik. "Kunci pokok keberhasilan bagi kami, religius, leadership, dan disiplin," katanya.
Menurut dia, UU ini secara sigap juga diterapkan Pemprov Jawa Timur dengan didirikannya Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) yang menjadi menjadi nilai tambah dalam penilaian Citra Pelayanan Prima.(*)
(T.M038/R009)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
