Kepada pers di Jakarta, Jumat, Paonganan mengatakan, RUU Kelautan sangat penting, karena itu akan menjadi pedoman bersama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bidang kelautan. Karena banyak persoalan kelautan saat ini masih belum memiliki landasan hukum yang baik.
"Ini sudah sangat jelas-jelas menjadi kebutuhan negara. Dan kalau tidak disegera dibahas, kami akan menurunkan massa ke DPR untuk melakukan unjuk rasa besar-besaran menuntut penyelesaian RUU Kelautan. Dan kami juga menyesalkan Komisi IV yang lebih mendahulukuan penyelesaian RUU Hortikultura ketimbang RUU Kelautan," katanya.
Dia mencontohkan, persoalan yang mendasar saat ini dan sudah menjadi tontonan hangat masyarakat luas yakni perseteruan perbatasan laut Indonesia dengan negara tetangga, khususnya dengan Malaysia. Seperti baru-baru ini terjadi penangkapan staf Kementerian Kelautan dan Perikanan kemudian diikuti lagi penangkapan 4 nelayan Indonesia.
"Kalau begini terus, akan banyak nelayan-nelayan kita ditangkap oleh polisi perairan negara luar. Apalagi, nelayan kita masih melaut dengan perlengkapan seadanya," ujarnya.
Selain perbatasan laut, juga satu hal penting untuk diketahui kalau saat ini banyak pulau-pulau terluar di Indonesia yang menjadi incaran negara tetangga. Dan kalau tidak ada sebuah UU yang bisa mengoptimalisasikan pembangunan maritim, khususnya terhadap pulau-pulau kecil, maka tidak menutup kemungkinan pulau yang tak berpenghuni itu akan direbut oleh negara tetangga.
Penyusunan tata ruang yang komprehensif, sesuai dengan karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan harus dapat menjamin kepastian hukum dalam membangun negara maritim terbesar di dunia, demikian Paonganan.(*)
(ANT/R009)
Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
