"Isu pemberhentian Presiden di tengah jalan selain inkonstitusional, juga `a-demokrasi` dan menabrak `rule of law`," tegasnya di Jakarta, Rabu.
Apalagi, lanjutnya, jika tindakan itu dilakukan dengan menggunakan "kamus radikalisme" dan menghalalkan konflik etnik, primordialistik maupun fundamentalistik religius.
Sedangkan mengenai bentuk "pengawalan" Partai Golkar terhadap pemerintahan sekarang, Theo Sambuaga menjelaskan, itu antara lain dikonkretkan dalam wujud memberi makna juga tak tertutup kemungkinan kritik maupun koreksi konstruktif.
Bagi Theo Sambuaga yang pernah menjadi Presiden Komisi Politik dan Perlucutan Senjata di Uni Parlemen Sedunia (`Inter-Parliamentary Union`), perbedaan pendapat dan kritik boleh-boleh saja.
"Itu bagian dari kreativitas di alam demokrasi yang tujuannya memperbaiki jalannya kehidupan Negara menuju tujuan bersama yang makin bagus. Tetapi jangan radikal-lah," tandasnya.
Ia mengingatkan semuanya harus diletakkan `platform` sistem pemerintahan presidensial yang menganut proses kepemimpinan lima tahunan berdasarkan konstitusi.
"Jadi jangan lagi terus hidupkan gaya hidup politik menjegal dan menggulingkan presiden di tengah jalan. Itu hanya menciptakan `political cost` yang tinggi bagi rakyat," ujarnya.
Terhadap kritik dan koreksi yang makin keras belakangan ini, ia menilainya sebagai bagian dari proses dinamika berdemokrasi.
"Semangatnya untuk memperbaiki dan memberi makna lebih konstruktif kepada bangunan kehidupan negara dan bangsa yang kian maju," katanya.
Tetapi Theo Sambuaga mengecam jika ada manuver politik yang dibumbui aksi-aksi kekerasan dan mencederai rasa ketenteraman hidup bernegara berdasarkan Pancasila serta UUD 1945. (*)
(M036/A041/R009)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
