PBB: 71 persen populasi Lebanon berisiko kehilangan akses air bersih

PBB: 71 persen populasi Lebanon berisiko kehilangan akses air bersih

Arsip foto: Lemparan tomat hancur memghiasi poster dengan gambar anggota parlemen Lebanon dalam aksi protes menentang kegagalan pemerintah, termasuk krisis pembuangan sampah, di Lapangan Pahlawan di pusat kota Beirut, Lebanon. Aparat keamanan Lebanon menjaga ketat pusat kota Beirut pada hari Rabu sementara para menteri dan anggota parlemen bertemu untuk membahas jalan keluar krisis politik yang membuat lumpuh pemerintahan dan memicu gelombang aksi protes di jalan. (REUTERS/Aziz Taher)

UNICEF memperkirakan bahwa sebagian besar pemompaan air secara bertahap akan berhenti di seluruh negeri dalam empat hingga enam minggu ke depan
Beirut (ANTARA) - Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan pada Jumat (23/7) bahwa lebih dari empat juta orang di Lebanon, termasuk satu juta pengungsi berisiko kehilangan akses ke air bersih karena kekurangan dana, bahan bakar dan pasokan mempengaruhi pemompaan air.

"UNICEF memperkirakan bahwa sebagian besar pemompaan air secara bertahap akan berhenti di seluruh negeri dalam empat hingga enam minggu ke depan," kata sebuah pernyataan oleh badan PBB itu.

Lebanon sedang berjuang melawan krisis ekonomi yang telah mendorong lebih dari setengah penduduknya ke dalam kemiskinan dan melihat mata uangnya kehilangan lebih dari 90 persen nilainya dalam waktu kurang dari dua tahun.

Baca juga: PM Hariri, Presiden Prancis Macron bahas krisis di Lebanon

Krisis keuangan telah diterjemahkan ke dalam kekurangan parah barang-barang pokok seperti bahan bakar dan obat-obatan karena dolar menipis.

UNICEF mengatakan bahwa jika sistem pasokan air publik runtuh, biaya air bisa melonjak 200 persen per bulan karena air akan diamankan dari pemasok air swasta.

Badan PBB itu mengatakan dibutuhkan $40 juta atau Rp579 miliar per tahun untuk mengamankan tingkat minimum bahan bakar, klorin, suku cadang dan pemeliharaan yang diperlukan untuk menjaga sistem kritis tetap beroperasi.

"Kecuali tindakan segera diambil, rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum penting tidak akan dapat berfungsi," kata Perwakilan UNICEF di Lebanon, Yukie Mokuo, seperti dikutip dalam pernyataan itu.

Sumber : Reuters
Baca juga: Uni Eropa ingin setujui kerangka hukum sanksi atas Lebanon

Penerjemah: Azis Kurmala
Editor: Mulyo Sunyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

3 catatan untuk perbaikan capaian vaksinasi di Kabupaten Pandeglang

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar