"Kalau bisa pak Ical (Aburizal Bakrie) dan Presiden Yudhoyono intensitas komunikasinya, bisa lebih banyak. Jika ada aspirasi ada yang kurang pas dengan kebijakan pemerintah barangkali pemerintah tidak cepat-cepat untuk mengambil kebijakan," kata Akbar di Jakarta, Minggu.
Bagi Partai Golkar, menurut Akbar, tetap konsiten untuk mendukung pemerintahan sampai selesai.
"Partai Golkar memberikan jaminan dan komitmen kepada pemerintah yakni koalisi yang memberikan dukungan ke pemerintah dalam lima tahun ke depan," kata Akbar, Jakarta, Minggu.
Namun ia mengharapkan Setgab sebaiknya membahas masalah-masalah yang penting terkait dengan masalah bangsa, negara, dan rakyat.
"Seyogyanya dimatangkan dulu dalam Setgab, sehingga bisa jadi outputnya akan bisa memberikan dukungan pada kebijakan-kebijakan," kata Akbar.
Ia mencontohkan, soal anggaran, Golkar berpendapat bagaimana supaya memperbanyak anggaran di desa-desa.
"Kalau itu bisa dibahas lebih dini, bisa lebih baik. Juga putusan lain, soal Kapolri, sebaiknya dimatangkan dulu di Setgab. Kalau mekanisme itu bisa dilakukan soliditas Setgab akan terjamin dan kebijakan yang dilakukan pemerintah yang telah dimatangkan di Setgab akan bisa proses, penetapan bisa berjalan cepat," kata mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.
Sementara itu, Ketua DPP Golkar Bidang Kajian Kebijakan Partai Golkar Indra J Piliang mengatakan, Partai Golkar bekerja terlalu berat untuk pemerintahan ini. Sementara partai yang tergabung dalam koalisi di Sekretariat Gabungan hanya menerima hasilnya saja.
"Jadi posisi Golkar di Setgab perlu dikaji ulang karena Golkar kerja terlalu berat untuk pemerintahan ini," kata Indra.
Meskipun Golkar tetap konsisten dan telah bekerja berat untuk pemerintahan ini, namun Partai Golkar masih juga diserang dan kebijakan yang diusulkan oleh Golkar banyak yang ditolak oleh Setgab.
"Mereka menghantam Golkar, usulan Golkar ada juga yang tidak disetujui," kata Indra.
Alasan lain agar Golkar mengkaji ulang keberadaannya di Setgab adalah tidak jelasnya visi dan misi yang diusung oleh Setgab.
"Plat form Setgab tidak ada yang jelas, lebih banyak untuk kepentingan sesaat saja. Kalau mau, ke depan apa yang mau dikerjakan, harus dijelaskan apa visi dan misi. Kalau concern pada bidang ekonomi, fokuskan pada bidang ekonomi. Sekarang ini kan tidak ada yang menjadi prioritas apa yang akan dilakukan oleh Setgab," kata dia.
Selama ini, kata mantan pengamat politik CSIS itu, Setgab lebih mementingkan menyelesaikan kasus per kasus saja. Hal itu, tambahnya, tapi tak strategis buat partai.
"Anggota koalisi di Setgab harus duduk bersama lagi untuk menentukan visi misi Setgab, menentukan skala prioritas demi untuk kesejahteraan rakyat," kata Indra.(*)
(ANT-134/B013/R009)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
