Aksi yang berlangsung di depan ruangan Bagian Kepegawaian kantor Bupati Aceh Barat, pada Sabtu (17/10) sejak pukul 19.30 WIB hingga 22.00 WIB tersebut diwarnai tangis guru perempuan.
Ratusan tenaga pendidik dari berbaggai Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) minta tim verifikasi dan validasi data tenaga honorer dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) tidak mempersulit berkas pengajuan untuk diangkat sebagai PNS.
"Kami sudah berbakti sejak 2005 namun hingga saat ini belum diangkat sebagai PNS, kami berharap tim dari BKN itu untuk menerima berkas yang telah kami siapkan," kata Koordinator aksi, Harun (32).
Massa yang didominasi kalangan perempuan akan terus melakukan aksi hingga semua berkas yang telah diajukan dapat diterima oleh tim yang telah berada di Meulaboh sejak beberapa hari lalu.
Kepala Divisi Kampanye dan Pendidikan Publik Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, Baharuddin Bahari juga minta tim verifikasi dan validasi data tenaga honorer untuk mengeliminasi tenaga honorer yang diduga fiktif.
"Hingga saat ini kami dan publik masih ragu terhadap keabsahan data yang diserahkan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kepada BKN," katanya.
Baharuddin juga meragukan SK honorer yang terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Januari 2005 yang dilampirkan para tenaga honorer di daerah yang dikenal dengan sebutan kota Tauhid Tasawuf.
"Dunia mencatat bencana gempa dan tsunami yang melanda Aceh pada 26 Desember 2004, mustahil ada orang yang mulai honor setelah enam hari setelah musibah itu, apalagi kondisi Aceh saat itu masih lumpuh," kata Baharuddin.
GeRAK Aceh Barat desak tim verifikasi dan validasi data honorer untuk melakukan verifikasi kembali secara teliti dan serius terkait keafsahan data honorer tersebut.
Bupati Aceh Barat, Ramli MS seusai menemui ratusan guru kontrak di ruang Bagian Kepegawaian mengatakan akan berupaya memperjuangkan ratusan guru yang belum masuk dalam data base BKN itu.
"Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk memperjuangkan ratusan bahkan ribuan tenaga honorer dan kontrak yang belum terdaftar di BKN," katanya.
Ramli juga berjanji akan membatalkan SK pengangkatan CPNS jika ditemukan adanya tenaga honorer yang melakukan pemalsuan dokumen.
"Saya komit akan menindak tegas dan membatalkan SK CPNS terhadap tenaga honorer yang melakukan penipuan," kata Ramli. (IRW/K004)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
