“Kalau saya support habis itu. Kita memang memerlukan pemimpin pemimpin yang berani bersuara lantang untuk kepentingan rakyat. Masak dari dulu itu tambang Luwu Timur dikuasai orang luar di satu sisi kita hanya mampu melihat dan menonton saja,” ujar Prof Marsuki DEA di Makassar, Jumat.
Baca juga: Tiga Gubernur tolak perpanjangan izin Kontrak Karya PT Vale
Atas usulan dan keputusan Gubernur Sulsel ini, lanjut Prof Marsuki, pemerintah pusat wajib memberikan dukungan dan realisasi pemutusan kontrak tersebut.
Sambil memberikan kewenangan kepada pemerintah lokal dalam hal ini Pemprov Sulsel dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk mencari pengelola tambang yang terbaik dan berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Baca juga: Walhi : Tutupan hutan di Luwu Timur hilang 41 ribu hektare
Ada tiga hal yang menjadi catatan harus semua pihak atau stakeholder saling bantu membantu. Pertama kekurangan administrasi atau regulasi, kedua kekurangan SDM, dan infrastruktur .
“Sekarang begini, tiga hal tersebut bisa kita selesaikan semua. Soal SDM perusahaan sekarang juga memakai SDM yang mereka sewa. Kenapa kita tidak bisa begitu. Ini kan soal keberanian saja, dan kami support penuh keinginan pemerintah provinsi ini melalui pak gubernur,” ujar Prof Marsuki.
Baca juga: DPRD Luwu Timur soroti PT Vale mencemari Pulau Mori
Paling terakhir, lanjut guru besar yang mampu berbahasa Prancis ini di luar bahasa Inggris, ada proses pencerdasan di sini. Soal profit sharing.
“Lihat saja, saat ini perusahaan yang bekerja di sana hanya diwajibkan bayar pajak mineral (water levy). Ini kita harus bekerja untuk kepentingan daerah. Ingat sepengetahuan kami, daerah tambang memang miliki PDRB tinggi, tapi lihat juga angka kemiskinannya tinggi juga itu, ini tak boleh lagi terjadi di Sulsel,” ujar Prof Marsuki.
Baca juga: Menko Perekonomian bersama PT Vale bahas proyek smelter Pomalaa
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sudirman pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen dan Plh Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI dan RDPU dengan Gubernur Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara oleh Panja Vale Komisi VII DPR RI di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Jakarta, Kamis.
Dari hasil evaluasi, keberadaan PT Vale masih minim kontribusinya di Sulsel. Termasuk dalam lingkungan hidup, pendapatan daerah, dan lainnya.
"Lahan Eks Vale dan Kontrak Karya hanya kontribusi 1,98 persen Pendapatan Daerah. Ini sangat kecil sehingga terjadi perlambatan penanganan kemiskinan Luwu Raya dan Lutim di wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam," jelasnya.
Baca juga: PT Vale bantu penyediaan air bersih untuk warga Palu usai bencana 2018
Baca juga: PT Vale bantu penyediaan air bersih untuk warga Palu usai bencana 2018
Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2022
