OSS berbasis risiko segera diluncurkan secara resmi oleh Presiden

OSS berbasis risiko segera diluncurkan secara resmi oleh Presiden

Tangkapan layar Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam paparan realisasi investasi Triwulan II/Semester I 2021 secara daring, Selasa (27/7/2021). ANTARA/Ade Irma Junida.

Ini adalah amanah UU CK, dimana pemerintah wajib memberikan kepastian, kemudahan, efisiensi, dan transparansi bagi pelaku usaha
Jakarta (ANTARA) - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko akan diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat ini.

"Terkait perizinan berusaha sudah selesai, tinggal nunggu hari dan kami akan go live. Nanti insya Allah akan dilakukan langsung oleh Bapak Presiden," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Menurut Bahlil, OSS berbasis risiko merupakan salah satu implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK).

"Ini adalah amanah UU CK, dimana pemerintah wajib memberikan kepastian, kemudahan, efisiensi, dan transparansi bagi pelaku usaha. Sesuai arahan Bapak Presiden, saat ini kita menjalankan konsep 'rem dan gas'. Bagaimana satu sisi kita menyelesaikan COVID-19, dan di sisi lain, ekonomi harus jalan," ucapnya.

Sebelumnya, hingga Semester I 2021, realisasi investasi mencapai Rp442,8 triliun atau sebesar 49,2 persen dari target yang ditetapkan Presiden Jokowi sebesar Rp900 triliun.

"Capaian Rp442,8 triliun itu dipersentasekan dari Rp900 triliun itu sudah mencapai 49,2 persen. Memang harus kami akui di kuartal ketiga ini pekerjaannya ekstra ketat karena kita kena PPKM ini di Juli-Agustus," kata Bahlil.

Sepanjang Januari-Juni 2021, realisasi PMA mencapai Rp228,5 triliun (51,6 persen) dan realisasi PMDN mencapai Rp214,3 triliun (48,4 persen).

Bahlil mengakui bahwa dalam mencapai target realisasi investasi tahun 2021 ini, Kementerian Investasi/BKPM akan menghadapi tantangan besar pada triwulan III nanti. Pasalnya, kenaikan kasus COVID-19 yang tinggi menyebabkan banyak daerah di luar Jawa memberlakukan PPKM, sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam menarik investor untuk melakukan usahanya di luar Jawa.

"Ini kondisi yang tidak menyenangkan. Tapi ini tantangan. Jadi harus ada inovasi strategi untuk kita menghadapi. Jadi berbagai kreativitas upaya yang kita lakukan. Strateginya datangi satu-satu, beri insentif lebih baik dibanding di Jawa, kasih izin," pungkas Bahlil.

Baca juga: Semester I 2021, investasi di luar Jawa capai 51,5 persen
Baca juga: Belanda masuk jajaran lima besar investor utama di Indonesia
Baca juga: Kementerian Investasi ingatkan 10 Juli batas akhir sampaikan LKPM

Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Kementerian Investasi kejar target investasi Rp1.200 triliun

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar