Satpol PP Jaksel telusuri dugaan prostitusi di Kebayoran Lama

Satpol PP Jaksel telusuri dugaan prostitusi di Kebayoran Lama

Polisi menggerebek salah satu hotel di kawasan Gandaria, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan yang membuka layanan spa dan pijat saat PPKM Darurat di Jakarta, Senin (5/7/2021). (ANTARA/HO-Polres Metro Jakarta Selatan)

Jakarta (ANTARA) - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Selatan, Ujang Harmawan menegaskan pihaknya menelusuri informasi dugaan praktek prostitusi di salah satu hotel kawasan Kebayoran Lama.

Ujang mengungkapkan bahwa Satpol PP bersama Polres Metro Jakarta Selatan akan melakukan pemeriksaan dalam waktu dekat.

Baca juga: Hukum Jakarta kemarin, indekos digerebek hingga penutupan klub malam

"Kita bersama Polres akan periksa, jika ditemukan (prostitusi), kita akan bersurat kepada Suku Dinas Pariwisata untuk menindaklanjuti dugaan tersebut," kata Ujang Harmawan di Jakarta, Kamis.

Sebelumnya informasi dugaan tindak pidana prostitusi tersebut terungkap setelah adanya laporan dari masyarakat.

"Informasi ini yang pasti kita akan tindak lanjuti," ungkap Ujang.

Diketahui, salah satu hotel yang menawarkan layanan pijat itu pernah ditindak Polres Metro Jakarta Selatan karena melanggar aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Baca juga: Indekos diduga tempat prostitusi digerebek di Jakarta Timur

"Dari hasil kegiatan kita, ditemukan satu kegiatan yang kami duga melanggar aturan pemerintah yang tertuang dalam instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021, termasuk Keputusan Gubernur Nomor 875 Tahun 2021," kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Azis Andriansyah, Senin (5/7).

Azis mengungkapkan, pihaknya mengamankan pemilik hotel dan belasan terapis dalam penggerebekan tersebut.

"Setelah kita melakukan penyelidikan dan pemeriksaan, didapatkan 15 terapis pijat dan dikelola oleh satu orang pengelola dengan inisial AC," kata Azis menambahkan.

Para pelaku tersebut dijerat Pasal 93 Juncto Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang (UU) RI Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Kemudian Pasal 14 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara atau denda maksimal Rp100 juta.

Baca juga: Bangunan kafe liar di Tanjung Priok Jakarta Utara ditertibkan

Pewarta: Sihol Mulatua Hasugian
Editor: Taufik Ridwan
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Terlibat prostitusi, Satpol PP dan WH segel hotel di Aceh Barat

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar