"Saya menyambut baik adanya upaya perbaikan data kematian akibat COVID-19 yang dilakukan pemerintah, agar sejumlah upaya pengendalian COVID-19 lebih tepat sasaran. Tapi perbaikan data perlu dilakukan menyeluruh," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Kamis.
Sebelumnya, Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/8), menjelaskan perihal tidak dimasukkannya angka kematian dalam penilaian level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
Menurut Jodi, hal itu dilakukan karena ditemukan banyak angka kematian yang ditumpuk-tumpuk, atau dicicil pelaporannya, sehingga dilaporkan terlambat. Hal tersebut akhirnya menimbulkan distorsi atau bias pada analisis, sehingga sulit menilai perkembangan situasi satu daerah.
Menurut Lestari, apabila distorsi data kematian disebabkan terjadi keterlambatan pelaporan, patut diduga pelaporan indikator pengendalian COVID-19 lainnya seperti data kasus positif, angka kesembuhan, dan kasus aktif bisa mengalami hal yang sama.
Baca juga: Jubir Menko Marves jelaskan data kematian digunakan setelah perbaikan
Baca juga: Pemerintah perbaiki data kematian agar sesuai kondisi lapangan
Sehingga, Lestari menyarankan untuk memperbaiki data secara menyeluruh agar data yang ada mencerminkan kondisi lapangan sesungguhnya, sehingga upaya pengendalian COVID-19 secara nasional dapat dilakukan lebih terukur dan terarah.
Selain itu, kata dia, peningkatan pemahaman dan kompetensi para petugas pelaksana di lapangan dalam pengambilan dan pengolahan data juga harus dilakukan, agar kualitas data yang dihasilkan jauh lebih baik.
Dia menyampaikan, produk data yang dihasilkan tidak hanya dipengaruhi oleh konsistensi input data semata. Menurutnya, secara teknis keakuratan data sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor antara lain kelayakan jumlah sampel yang diambil, metode pengambilan sampel dan konsistensi kriteria sampel yang diambil, serta kompetensi pelaksanaannya.
Sehingga, kata dia, apabila jumlah sampel yang diambil lebih rendah daripada jumlah yang seharusnya, maka akan berpotensi menghasilkan data yang kurang akurat.
"Jadi bila jumlah sampel yang diambil kurang memadai ditambah dengan metode pencatatan yang tidak konsisten, bisa jadi data yang dihasilkan sangat bias sehingga akan sangat menyulitkan upaya-upaya pengendalian COVID-19 secara nasional," tuturnya.
Karena itu, dia menegaskan, upaya perbaikan data dalam penanggulangan COVID-19 ini harus dilakukan secara menyeluruh, sehingga dasar pengambilan kebijakan di masa datang bisa lebih akurat menggambarkan kondisi lapangan sesungguhnya.
Dia berharap, upaya perbaikan data ini bisa segera dituntaskan sehingga permasalahan yang terjadi di lapangan bisa segera diatasi dan tidak terus berulang.
Baca juga: Satgas: Kemampuan pemda baca data penting dalam penanganan COVID-19
"Dengan data yang akurat, langkah yang tepat, penyebaran COVID-19 di tanah air bisa segera terkendali," kata dia.
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2021
