"Bebasnya Gayus Halomoan Tambunan dari rumah tahanan Mako Brimob di Depok menunjukkan bahwa penegakan hukum di lembaga Polri belum berjalan baik dan masih terjadi kompromi," kata Anis Matta di Gedung Parlemen, di Jakarta, Jumat.
Anis Matta mensinyalir bebasnya terdakwa kasus mafia pajak, Gayus Tambunan dari rumah tahanan di Mako Brimob itu karena masih ada kekuatan lain seperti kekuatan uang yang membebaskan tahanan dari rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan.
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (Sekjen DPP PKS) ini juga mensinyalir Gayus Tambunan berani melakukan praktik kompromi dengan pengelola rumah tahanan karena hal ini juga terjadi pada tahanan lainnya.
Anis meminta Kapolri yang baru bisa segera membenahi praktik kompromi yang masih terjadi di lembaga Polri, khususnya di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan.
"Kasus keluarnya tahanan dari rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan adalah cerita lama yang seharusnya sudah tidak terulang lagi," katanya.
Anis juga meminta kasus bebasnya Gayus Tambunan ini bisa menjadi momentum bagi Kapolri untuk mengusut kasus-kasus sejenis dan membenahinya.
Apalagi, kata dia, Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo ketika menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI berjanji akan melakukan reformasi birokrasi di lembaga Polri.
Anis juga meminta pimpinan lembaga penegakan hukum seperti Kapolri, Jaksa Agung, dan Menteri Hukum dan HAM bisa duduk bersama untuk membahas reformasi birokrasi di lembaga penegakan hukum agar supremasi hukum bisa ditegakkan dengan baik.
"DPR RI akan memprioritaskan persoalan bebasnya Gayus Tambunan ini. Setelah reses, kami minta Komisi III DPR bisa mengundang Kapolri untuk memberikan klarifikasi," katanya.
Terdakwa kasus mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan yang berada di rumah tahanan Mako Brimob, Depok, bisa bebas dan diduga menyaksikan pertandingan tenis di Nusa Dua, Bali, pada Jumat (5/11). (*)
(T.R024/R007/R009)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
