Anggota DPR RI kritik penggunaan booster vaksin untuk pejabat

Anggota DPR RI kritik penggunaan booster vaksin untuk pejabat

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani. ANTARA/HO-Humas Fraksi PKS

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengkritisi para pejabat publik yang sudah menggunakan vaksin booster atau penyuntikan vaksin tahap ketiga.

"Surat Edaran Nomor HK.02.01/1919/2021 menyebutkan bahwa booster vaksin hanya untuk tenaga kesehatan," kata Netty dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Netty menilai pemberian booster vaksin itu tidak tepat sasaran serta merupakan tindakan curi start yang tidak bertanggung jawab dan harus ditindak.

"Booster vaksin disiapkan hanya untuk nakes yang sudah banyak berguguran dalam tugasnya. Jika ada pihak yang bukan nakes mengaku telah disuntik booster, itu namanya tindakan curi start yang tidak bertanggung jawab," kata Netty menegaskan.

Baca juga: Komisi IX DPR tunda bahas anggaran Kemenkes

Menurut Netty, pemerintah harus bersikap tegas dengan mengusut masalah ini agar tidak terjadi lagi penyalahgunaan wewenang dan otoritas.

"Kemenkes harus segera melakukan evaluasi terkait distribusi dan pelaksanaan booster vaksin di lapangan. Jangan salah gunakan wewenang yang membuat rakyat marah. Untuk dapat vaksin reguler, rakyat harus rela antre berjam-jam, sementara ada pihak yang tidak berhak malah sudah mendapatkan booster dengan cara mudah," jelas Netty.

Netty berharap pemerintah jangan memberi contoh buruk pada rakyat dengan membuat surat edaran dan kemudian melanggarnya sendiri. Pemberian vaksin booster  hanya untuk nakes merupakan langkah tepat. Pengadaan booster dan proses pelaksanaannya harus menjadi prioritas dalam "refocusing" anggaran negara.

"Para nakes adalah pejuang yang berhadap-hadapan langsung dengan pasien COVID-19," ujarnya.

Baca juga: Legislator tegaskan PKS dukung vaksinasi COVID-19

Selain itu, Netty meminta untuk semua pihak harus bisa menahan diri, karena masih banyak rakyat yang belum mendapat vaksin. Netty mengatakan anggaran negara terbatas, sementara kebutuhan pengadaan vaksin dan pelaksanaannya membutuhkan biaya sangat besar.

"Rakyat masih banyak yang harus sabar menanti jatah vaksin reguler. Jadi, kasus penyalahgunaan booster vaksin seperti ini mencederai hati rakyat," kata Netty.

Baca juga: Anggota DPR minta pemerintah waspadai varian baru virus corona

 

Pewarta: Fauzi
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

DPR-pemerintah segera bahas Cipta Kerja pascaputusan MK

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar