"Huntara sudah selesai dibangun, kita mulai memindahkan pengungsi ke huntara terhitung sejak Desember ini," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana, usai rapat di kantor Menko Kesra di Jakarta, Kamis.
Armida mengatakan, untuk penempatan pengungsi di tempat tinggal atau hunian sementara (huntara) diperlukan pendataan yang akurat dan nantinya pemerintah akan memberikan jaminan hidup (jadup) berupa lauk pauk dan sebagainya selama enam bulan.
Memasuki masa rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah telah melakukan rencana aksi berupa pendataan seluruh kerusakan dan kerugian pasca-banjir bandang dua bulan lalu serta menyusun rencana aksi.
Untuk rehabilitasi dan rekonstruksi in-situ (warga kembali ke tempat tinggal semula) di wilayah tersebut diperkirakan membutuhkan dana lebih dari Rp140 miliar yang berusmber dari APBN maupun APBD Provinsi dan Kabupaten dengan rincian Rp64 miliar dari APBN, Rp55 miliar dari APBD Provinsi/kabupaten dan Rp20 miliar dari pendanaan non pemerintah.
Sementara untuk relokasi ditetapkan di wilayah Naikere dan Raisiey yang masih berada di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat.
Relokasi pemukiman diperkirakan membutuhkan dana sebesar Rp229 miliar bersumber dari APBN sebesar Rp228 miliar dan dari APBD Provinsi/Kabupaten Rp966 juta.
Armida menambahkan, relokasi ditargetkan selesai pada 2012 sebab membutuhkan waktu lama membangun kembali berbagai sarana dan fasilitas.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) korban meninggal mencapai 161 orang, luka berat 91 orang, luka ringan 3.144 orang dan 146 orang dinyatakan hilang sementara jumlah pengungsi sebanyak 8.961 jiwa.
Jumlah kerusakan dan kerugian akibat banjir bandang tersebut mencapai Rp280 miliar dengan nilai kerusakan mencapai Rp237 miliar serta kerugian senilai Rp43 juta.
(D016/B010)
Pewarta:
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2010
