"Sebenarnya yang disampaikan Presiden SBY tidak salah, bahwa beliau menghendaki demokrasi harus jalan, dan tidak monarki," kata Kalla menjawab wartawan di Padang, Kamis, usai mendengarkan penjelasan Pemprov Sumbar, terkait malasah pembangunan Hunian Sementara (Huntara) untuk korban bencana tsunami Mentawai.
Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) itu mengatakan, dalam sistem monarki juga ada demokratisnya, seperti diterapkan di Inggris dan Jepang serta sejumlah negara lainnya.
"Jadi, semua konsepnya menuju ke situ, tetap menjaga keraton dan demokrasi juga jalan, dan Sultan juga mengatakan begitu, tetap ada sistem keraton dan demokratis jalan," katanya.
Menyinggung pemilihan kepala daerah, Kalla mengatakan, demokrasi bukan hanya cara memilih orang, tetapi juga gaya hidup. "Pilkada itu bukan ukuran demokratis, tetapi cara bekerja, dan cara memerintah," katanya.
Ia menegaskan, gaya hidup Sri Sultan Hamengku Buwono X kesehariannya sangat demokratis sekali sehingga tak ada yang perlu dipertentangkan.
Kalla yakin, Sri Sultan juga tidak menginginkan monarki absolut, namun ada suatu sistem keistimewaan yang diberikan terhadap DIY untuk mejaga kedua-duanya (demokrasi dan monarki).
"Ini harus dirumuskan jalan tengahnya. Bagaimana merumuskannya ? tentu harus didengarkan juga usulan-usulan dari Sri Sultan sendiri sebagai pihak keraton," katanya.
Perumusan itu menurut Kalla, bukan suatu kemunduran, tetapi untuk menjaga keduanya yaitu keraton dan demokrasi.(*)
(T.KR-SA/B013)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
