“Yang pertama, makin melebarnya ketimpangan yang mengancam kohesi sosial dan stabilitas,” kata Armida dalam Pembukaan Kongres ISEI XXI secara daring di Jakarta, Selasa.
Selanjutnya, terdapat disrupsi struktural karena adanya transformasi pasca pandemi COVID-19. Kemudian, digitalisasi yang berkembang di tengah pandemi COVID-19 juga akan berdampak terhadap kesempatan ekonomi dan formasi sumber daya manusia ke depan.
Baca juga: KSSK: Stabilitas sistem keuangan normal lanjutkan pemulihan
“Permasalahannya, terdapat perbedaan antara perkembangan digitalisasi antara negara maju dengan Indonesia, dimana di Indonesia akses kepada teknologi digital masih senjang sehingga belajar dan bekerja jarak jauh masih kurang efektif,” ucapnya.
Karena itu, ke depan Indonesia tidak hanya harus memulihkan perekonomian agar stabil dan berkelanjutan dalam jangka panjang, tetapi juga membuat model perekonomian yang resilien, inklusif, dan berkelanjutan.
Untuk ini, menurut Armida, di tengah COVID-19 pemerintah sebetulnya telah belajar bahwa perekonomian Indonesia perlu diperkuat dalam menghadapi goncangan. Selain penyebaran virus, perekonomian juga perlu diperkuat dalam menghadapi goncangan non ekonomi lainnya, seperti bencana alam dan perubahan iklim.
Baca juga: Pengamat: Agenda stabilitas ekonomi-politik tergantung kohesi warga
“Pemulihan pertumbuhan ekonomi tidak akan menjadikan perekonomian kita stabil dan berkelanjutan dalam jangka panjang, jadi yang harus kita tuju bagaimana model ekonomi yang resilien, inklusif, dan berkelanjutan,” ucapnya.
Menurutnya, negara-negara di Asia Pasifik sebetulnya telah mengarah ke arah yang tepat dengan memprioritaskan perbaikan kesehatan publik dan pemulihan ekonomi ke arah yang lebih baik. Negara-negara di Asia Tenggara juga telah berkehendak untuk bekerja sama dalam mengatasi COVID-19.
Pewarta: Sanya Dinda Susanti
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2021
