Mamuju (ANTARA News) - DPRD Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat mengancam akan menolak pengesahan APBD-P daerah itu pada 2010, kalau tunjangan kinerja pegawai dan guru tidak dibayarkan.

"Tunjangan kinerja guru dan pegawai di Mamuju yang tertunggak selama setahun, harus dibayarkan melalui APBD-P Mamuju 2010," kata anggota Fraksi Persaudaraan DPRD Mamuju, Lalu Syamsul Rijal, dalam pemandangan umumnya terhadap APBD-P Mamuju 2010, di Mamuju, Jumat.

Ia mengatakan, tunjangan guru dan pegawai harus dibayarkan melalui APBD-P Mamuju 2010 sebagai syarat agar dewan sepakat mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD-P Mamuju tahun 2010 menjadi Perda.

"DPRD tidak akan mengesahkan APBD-P Mamuju tahun 2010 kalau tunjangan kinerja guru dan pegawai yang tertunggak selama 2010 tidak dibayarkan," katanya mengancam.

Ia meminta kepada pemerintah di Mamuju tidak menganggarkan pembayaran tunjangan guru dan pegawai di Mamuju melalui APBD Mamuju tahun 2011 mendatang karena itu akan membebani anggaran pada APBD Mamuju tahun 2011 tetapi tetap membayarkan di APBD-P Mamuju tahun 2010.

"Ketika dibayarkan melalui APBD-P Mamuju tahun 2010 honor pegawai dan guru jangan dipotong lagi, seperti yang dilaporkan sejumlah guru dan pegawai selama ini bahwa honor mereka sering dipotong sejumlah oknum pejabat di Mamuju ketika dibayarkan.

Ia mengatakan, Pemkab Mamuju juga harus membayar tunjangan pendapatan aparatur pemerintahan desa (TPAPD) dan tunjangan kesehatan tenaga kesehatan yang juga tertunggak selama setahun.

Menurut dia, pemerintah harus membayar tunjangan kinerja pegawai dan guru, TPAPD dan tenaga kesehatan yang jumlahnya ribuan orang dengan menganggarkan pembayarannya di APBD-P Mamuju tahun 2010.

Senada dikatakan Hajrul Malik anggota DPRD Mamuju lainya menurutnya pemerintah harus menyediakan anggaran sekitar Rp30 miliar untuk membayar tunjangan kinerja pegawai dan guru, TPAPD serta tenaga kesehatan dalam APBD-P 2010

"Tidak boleh tidak, tunjangan mereka harus dibayarkan tahun ini melalui APBD-, Jangan menunggu tahun depan karena akan menjadi beban APBD 2011 sehingga akan mengalami defisit," katanya.

Menurut dia, selain mencegah defisit APBD 2011, tunjangan kinerja pegawai dan guru TPAPD dan tenaga medis perlu dan harus segera dibayar 2010 karena berdasarkan kemanusiaan karena Pegawai dan guru, TPAPD, tenaga kesehatan sudah bekerja untuk daerah dalam rangka pelayanan publik untuk pembangunan. (MFH/K004)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010