Bupati Kudus Musthofa, di Kudus, Jumat, mengatakan, pengambilalihan itu belum jadi jaminan hasilnya lebih bagus dibanding sebelumnya.
Ia mengakui, tidak mempermasalahkan rencana pengambilalihan pengelolaan RSBI oleh provinsi. "Dikelola siapapun kami persilahkan saja, asalkan sasarannya tercapai. Yang terpenting kualitas pendidikan di Kudus cukup baik," ujarnya.
Sebetulnya, kata dia, Pemkab Kudus bertekad menciptakan sekolah berstatus RSBI terjangkau dan berkualitas.
"Parameter kualitasnya juga harus ada, sehingga bisa standar," ujarnya.
Selain itu, kata dia, Pemkab Kudus juga berupaya menghilangkan diskriminasi pendidikan bagi golongan tertentu.
Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, sejumlah sekolah di Kabupaten Kudus yang berstatus sebagai RSBI tidak khawatir dengan rencana pengambilalihan pengelolaan oleh Provinsi Jateng.
"Meskipun sumber daya manusia (SDM), pembiayaan, serta sarana dan prasarana dikelola oleh provinsi, kami siap melaksanakan karena tidak dilepas seluruhnya," kata Kepala Sekolah RSBI SMP 1 Kudus, Oki Sudarta.
Ia menyambut positif rencana pengambilalihan pengelolaan RSBI oleh Pemrov Jateng. "Terlebih lagi, siswa yang sekolah merupakan warga asli Kudus," ujarnya.
Pernyataan senada juga diungkapkan Kepala RSBI SMA 1 Kudus M Makmun mengaku, siap menjalankan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah yang menjadi dasar hukum pengambilalihan RSBI.
"Kami siap menjalankan kebijakan baru tersebut, mengingat pelepasan tidak seluruhnya. Pemkab Kudus masih memiliki kewenangan," ujarnya.
Apabila pengelolaan diserahkan seluruhnya, kata dia, proses pengembangan RSBI tentu akan berjalan lebih baik. "Harapan kami pengambilalihan ini akan berimplikasi pada akselerasi mutu RSBI nantinya," ujarnya. (AN/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
