"Saya akan mengerahkan kapal cepat dengan kapasitas 1 X 250 Putaran Kuda (PK) ke Maluku untuk mendukung penanggulangan bencana yang peristiwanya sulit diprediksi," katanya, saat pertemuan dengan Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu, Wali Kota Ambon, Jopi Papilaja, dan jajaran PMI Maluku dan Kota Ambon, Senin.
Wakil Presiden periode 2004-2010 yang transit di bandara internasional Pattimura Ambon tujuan ke Poso, Sulawesi Tengah itu mengakui, Maluku dengan 1.340 buah pulau dan 92,4 persen dari wilayahnya seluas 712.479,69 KM2 adalah laut memang sulit bila terjadi bencana alam di wilayah-wilayah terpencil.
"Jadi kapal cepat tersebut akan difasilitasi ke Ambon, ibu kota provinsi Maluku dengan biaya pemeliharaannya tolong ditangani Pemprov Maluku," ujarnya.
Jusuf Kalla juga mempertimbangkan untuk memfasilitasi pesawat sejenis hercules dioperasikan di Maluku untuk menangani bencana alam di daerah yang bisa didarati armada perhubungan udara tersebut.
"Persoalannya perlu landasan pacu dengan panjang 1.500 meter agar penanganan bencana alam yang sewaktu-waktu terjadi di Maluku lebih efektif," katanya.
Ia mengarahkan penanganan bencana alam saat itu memprioritaskan penyaluran tanggap darurat, intensifkan kearifan lokal dan taat pada azas dengan minimal mengintensifkan latihan setiap dua bulan sekali.
"Contoh saat gempa dan gelombang pasang di Aceh, ternyata korban meninggal di Pulau Simeulue hanya enam orang karena saat guncangan warga berlarian ke pegunungan, dan ini disosialisasi maupun dilatih intensif," ujar jusuf Kalla.
Mantan Wapres tersebut menegaskan, PMI saat ini dalam penanganan bencana alam memprioritaskan menyelamatkan masyarakat dengan konsekuensi biaya kemungkinan relatif mahal.
"Bisa saja mie kering yang harganya hanya Rp1.000 per bungkus, tapi terjadi bencana alam melonjak menjadi Rp10.000 per bungkus harus dilakukan pengadaan agar korbannya tidak mengalami gangguan kesehatan dengan akibat lebih fatal," ujarnya.
Jusuf Kalla mengakui kebijakan tersebut sering mempersulit pemerintah dalam pertanggung jawabannya, tapi demi menyelamatkan masyarakat apabila itu benar jangan takur bertindak.
"Sekali pun terpaksa harus diperiksa KPK, tapi bila kebijakan tersebut demi rakyat, maka jangan takut," katanya menegaskan.
(T.L005/Z003/P003)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2010
