"Saya sudah lama mengenal beliau, dan hubungan Golkar dengan Sri Sultan juga sangat baik. Dalam kondisi saat ini lebih baik bagaimana mendengarkan aspirasi masyarakat dulu. Namun, kami tetap menghargai aspirasi dan kepentingan semua pihak," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin.
Hal itu dikemukakan Setya Novanto berkaitan imbauan sejumlah kalangan, agar Sri Sultan HB X netral dalam berpolitik.
"Kita sudah melakukan evaluasi, dan kesimpulan yang didapatkan fraksi sekitar 60 hingga 70 persen masyarakat Yogyakarta ingin kalau Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan, bukan dipilih, Artinya Hamengkubuwono dan Paku Alam secara otomatis akan menjabatnya," katanya.
Fraksi Golkar, menurut dia, juga berharap agar pemerintah secepatnya menyerahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) DIY ke DPR untuk segera dibahas.
Anggota Komisi II DPR, Agun Gunanjar Sudarsa, menilai bahwa Sultan HB X tidak perlu melepaskan jaket parpolnya hanya agar bisa mencalonkan diri sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
"Saya nggak setuju. Nggak masalah kan gubernur dari partai politik," kata Agun.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Muzani, berpendapat bahwa bila Sri Sultan HB X kembali jadi gubernur dengan cara ditetapkan, maka harus melepaskan baju partai yang selama ini dipakainya.
Bahkan, menurut dia, Sultan HB X juga tidak bisa menggunakan kekuasannya untuk membesarkan partai politik tertentu.
"Bukan hanya melepas partai, tapi dia harus berdiri di atas semua golongan dan partai-partai politik," kata Muzani.
Sri Sultan HB X hingga kini tercatat sebagai anggota Partai Golkar, dan aktif dalam organisasi massa Nasional Demokrat (Nasdem).
(ANT/P003)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2010
