"Pembukaan muktamar dilaksanakan di Bangkalan, Madura, 12 Desember 2010, sementara untuk persidangan digelar di atas kapal," kata Ketua Panitia Pengarah Muktamar I PKNU Chudry Sitompul di Jakarta, Kamis.
Muktamar akan diikuti pengurus DPP PKNU, utusan dari 33 Dewan Pengurus Wilayah dan 400-an Dewan Pengurus Cabang.
Menurut ketua DPP PKNU itu, penggelaran muktamar di atas kapal yang dioperasikan PT PELNI tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk mencari sensasi, melainkan untuk mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara bahari, negara yang memiliki potensi besar di bidang kelautan, sehingga pembangunan yang dilakukan seharusnya berorientasi maritim.
"Bangsa bahari seharusnya bukan sekedar `lips service` belaka, tetapi juga menjadi `political will` pemerintah," kata Chudry.
PKNU menilai sejauh ini belum ada upaya serius bangsa Indonesia untuk menggarap sektor kelautan, padahal jika sektor itu dioptimalkan akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjadi modal yang besar dalam membina pola hubungan antarbangsa.
"Kita seharusnya bukan saja memfokuskan pada bagaimana menggali dan mengeksplorasi sumber daya yang ada, tetapi juga fokus pada sumber daya manusia yang mampu menjadikan laut sebagai sarana meningkatkan kemampuan kita dalam bersaing di era globalisasi," katanya.
Oleh karena itu, lanjut Chudry, dengan menggelar muktamar di laut, PKNU berupaya menginisiasi eksplorasi potensi laut Indonesia, memotivasi pemangku kepentingan untuk segera menetapkan "grand design" optimalisasi potensi kelautan.
Dikatakannya, PKNU telah memutuskan untuk menjadikan isu-isu kelautan sebagai bidang garapan yang diharapkan mampu memberi nilai tambah bagi partai berideologi Islam ahlussunnah wal jamaah itu.
"Kita tidak ingin `menjual` simbol-simbol Islam saja," kata Chudry.
Sementara itu Wakil Sekjen PKNU Tohadi menambahkan, selain membahas isu kelautan, muktamar juga mengagendakan pembahasan konstelasi politik mutakhir dan persiapan PKNU menghadapi Pemilu 2014.
"Muktamar pertama ini akan menjadi ajang konsolidasi PKNU. Pada Pemilu 2009 lalu konsolidasi PKNU memang kurang karena baru setahun berdiri sudah langsung ikut pemilu" katanya.
PKNU merupakan salah satu partai peserta Pemilu 2009 yang tidak lolos parliamentary threshold (PT) atau ambang batas penempatan wakil partai di parlemen.
Terkait tarik-menarik dalam penentuan PT untuk Pemilu 2014, PKNU berharap PT tidak dijadikan sebagai alat untuk mematikan partai-partai kecil.(*)
(T.S024/S019/R009)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
