"Sampai saat ini belum ada tahapan yang mengarah kepada finalisasi," kata Pjs. Head of Corporate Communication Telkom, Eddy Kurnia, di Jakarta, Kamis.
Menurut Eddy, untuk merealisasikan konsolidasi antara dua operator penyedia layanan telepon tetap nirkabel (FWA) ini tidaklah mudah karena harus melalui kajian mendalam berbagai aspek, dari hukum, keuangan, infrastruktur, frekuensi, hingga sumber daya manusia.
"Valuasi dilakukan terhadap semua aspek. Ini bagian dari rencana aksi korporasi, sehingga tidak dilakukan terburu-buru agar mendapatkan hasil yang terbaik bagi perseroan," ujar Eddy.
Meski perseroan terus mengkaji, namun tidak berarti pula penjajakan tersebut sudah terjadi semacam ikatan.
"Belum ada kata putus (final). Akan tetapi dalam setiap merger atau akuisisi yang dilakukan Telkom, perseroan harus memberikan hasil terbaik bagi perusahaan. Telkom selalu ingin menjadi mayoritas," tegasnya.
Ia menambahkan, sesungguhnya penjajakan juga sudah dilakukan terhadap operator CDMA lainnya, seperti StarOne, dan SmartFren, namun yang terakhir lebih intesif dilakukan dengan Bakrie Telecom.
Belakangan wacana konsolidasi Flexi-Esia mengemuka, karena akan menyatukan operator yang memiliki pelanggan besar, Flexi sebanyak 16,8 juta nomor, dan Esia sekitar 12 juta nomor.
Namun rencana konsolidasi tersebut, mendapat tentangan dari Serikat Karyawan (Sekar) Telkom.
"Kami meminta pemerintah dan pemegang saham mendengar aspirasi karyawan dengan tidak menyetujui merger Flexi dengan Esia. Jika tetap dilaksanakan 20.000 karyawan Telkom siap mogok kerja," kata Ketua Umum DPP Sekar Telkom, Wisnu Adhi Wuryanto.
Sebelumnya, Komisaris Utama Telkom, Tanri Abeng menyebutkan bahwa konsolidasi tersebut bakal teralisasi dalam waktu dekan, dengan opsi pembentukan semacam perusahaan patungan.
Sebelumnya, Menteri BUMN Mustafa Abubakar meminta manajemen Telkom untuk tidak memaksakan merger Flexi-BTEL apabila kondisinya belum mendukung.
"Manajemen Telkom juga harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti aspirasi karyawan. Semua harus dikomunikasikan dengan baik kepada pihak-pihak terkait, termasuk kepada karyawan," ujar Mustafa.
Akan tetapi dijelaskan Mustafa, direksi diyakini bisa mengambil keputusan yang terbaik.
"Semuanya diserahkan kepada direksi, kami di Kementerian BUMN tidak ambil bagian dalam proses tersebut," katanya.
(R017/S026)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010
