"Saya yakin nanti akan ada titik temu," kata Anas usai makan siang di warteg Sunda Kelapa Jakarta, Minggu.
Pemerintah pekan kemarin sudah mengirimkan draf RUUK DIY untuk dibahas di DPR. Dalam draf tersebut pemerintah mengusulkan adanya gubernur utama bagi Sultan Yogyakarta dan gubernur definitif.
Selain itu dalam draf tersebut juga diusulkan pengisian jabatan gubernur DIY dilakukan melalui pemilihan langsung.
"Sekarang bola sudah ada di DPR. Ini kesempatan DPR untuk membahas dengan pikiran yang jernih," kata mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR itu.
Anas meminta pembahasan bisa dilakukan dengan baik dan mengindari politisasi terhadap persoalan ini.
Selama ini, tambahnya, haru birunya persoalan RUUK DIY karena pembicaraan sangat politis.
"Dan perdebatan hanya pada satu titik soal penetapan pemimpin, mau pemilihan langsung atau penetapan. Padahal sebenarnya persoalan lebih luas setidaknya ada tujuh isu penting," kata Anas.
Menurut Anas, Partai Demokrat akan mendengarkan aspirasi masyarakat DIY dan juga aspirasi rakyat Indonesia.
"Ini bukan untuk DIY saja tetapi untuk NKRI," kata Anas.
Menurut Anas, selama ini aspirasi masyarakat DIY ada yang sudah disuarakan secara terbuka tetapi juga ada yang secara diam. Yang diam pun, tambah Anas, juga harus didengarkan.
Yang terpenting, tambah Anas, perlu pemikiran dan kajian mendalam apa kelemahan dan kelebihan jika pemilihan langsung. Begitu juga, tambah Anas, harus tahu pula apa kelebihan dan kelemahan jika model penetapan dilakukan.(*)
J004/D011
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2010
