"Pemerintah terus berusaha memperkecil jumlah warga yang tinggal di rumah tidak layak huni namun karena masih dalam jumlah yang cukup banyak maka akan dilakukan secara bertahap," katanya di Kendari, Kamis.
Program penuntasan warga yang hidup dibawah garis kemiskinan, termasuk bagi mereka yang tinggal di rumah tidak layak huni, juga tergantung kemampuan alokasi anggaran.
Khusus Kementerian Sosial, menurut dia, menyiapkan anggaran rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 10.000 sampai 15.000 setiap tahunnya.
Permasalahan rumah tidak layak huni dipastikan teratasi karena ada 19 kementrian urusan kemiskinan memiliki visi yang sama untuk menuntaskan masalah yang memiluhkan tersebut, kata Mensos.
Ia menambahkan bahwa penanganan rumah tidak layak huni membutuhkan keterlibatan dunia usaha sesuai kapasistas dan kemampuan yang dimiliki, seperti di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara yang melibatkan dunia usaha dan masyarakat setempat.
"Bangsa kita dalam tantangan. Belum tuntas penanganan warga miskin terjadi musibah bencana banjir wasior di Papua Barat kemudian menyusul bencana Gunung Merapi yang menelan korban jiwa dan kerugian materi," demikian Mensos.
(T.S032/P003)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2011
