Menteri KP: Kami selalu libatkan pemda dalam program "shrimp estate"

Menteri KP: Kami selalu libatkan pemda dalam program "shrimp estate"

Ilustrasi - Masyakarat pesisir membuat tambak untuk membudidaya udang. ANTARA/HO-KKP/am.

Kami selalu melibatkan pemerintah daerah
Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan pihaknya selalu melibatkan pembahasan dengan pihak pemerintah daerah (pemda) terkait dengan program shrimp estate atau kawasan terpadu budidaya udang yang rencananya bakal dilakukan di Kebumen, Jawa Tengah.

"Kami selalu melibatkan pemerintah daerah," kata Menteri Sakti Wahyu Trenggono dalam Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan di DPR RI, Jakarta, Kamis.

Ia mengemukakan  dalam tahap pendalaman program tersebut, pihaknya juga berbicara hingga ke tingkat kepala daerah atau gubernur.

Menteri Trenggono juga mengemukakan untuk perikanan budi daya ke depannya akan dilakukan baik budi daya modern maupun budi daya berkearifan lokal. Ia memahami banyak dari kalangan anggota DPR yang mempertanyakan soal program kawasan budi daya udang tersebut.

Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema menyoroti mengenai status lahan dari kawasan tersebut hingga pihak mana yang akan mengelola dan memperoleh manfaat dari program itu.

Baca juga: KKP: Kebumen mendukung inovasi tambak udang berbasis kawasan

Menteri Trenggono mengakui bahwa hal ini masih didiskusikan, salah satu modelnya adalah mengoptimalkan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) untuk mengelolanya.

Menteri Trenggono berjanji akan menjelaskannya secara lebih detil dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan Komisi IV DPR RI pada Senin depan.

Pengamat Sektor Kelautan Abdul Halim menyatakan program shrimp estate dengan jumlah lahan sekitar 100 hektare di Kebumen harus memperhatikan aspek pengolahan limbah.

"Bila salah urus, misalnya akibat limbah tambak dibuang tanpa diolah, potensi produktivitasnya menurun drastis," kata Abdul Halim.

Dengan kata lain Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan itu sepakat bahwa bila pengolahan limbah dalam program seperti shrimp estate harus betul-betul diperhatikan dengan tepat agar produktivitasnya tidak menurun.

Selain itu, ujar dia, di kawasan tersebut diperlukan pula laboratorium untuk litbang guna memastikan dinamika pengelolaan tambak udang berjalan dengan baik serta tidak diserang virus atau penyakit.

Baca juga: Shrimp estate pertama di Indonesia akan dibangun di Kebumen Jateng

 

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Ketum APTIN : Budidaya udang di Babel terkendala birokrasi 

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar