Hal tersebut disampaikan Patrialis saat pembukaan sosialisasi "Hak Asasi Manusia (HAM) dan rencana aksi nasional HAM 2010-2014" di Markas Komando (Mako) Brimob Kelapa Dua Depok, Selasa.
"Soal penegakan hukum sebenarnya tidak bisa menghindari bicara tentang penegakan HAM," kata Patrialis.
Paradigma sistem hukum telah berubah, dimana penegakan hukum dan penegakkan HAM merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain termasuk dalam demokrasi, ujarnya.
Acara sosialisai HAM ini dihadiri sebanyak 550 peserta yang sebagian besar adalah kepala pimpinan unit yang membidangi keamanan maupun penegakkan hukum di lingkungan Polri.
Hadir pula sekitar 21 institusi pengembang fungsi kepolisian terbatas seperti penyidik, pegawai negeri sipil, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP),Kejaksaan dan TNI.
"HAM adalah bagian rencana aksi nasional yang harus selalu digulirkan, untuk menyempurnakan penegakkan hukum yang berkeadilan," kata Patrialis.
Menkumham mengatakan bahwa pemerintah ingin mengutamakan masalah kesejahteraan rakyat dengan diikuti demokrasi yang luar biasa.
"Sebagai negara hukum, kita harus memberikan pengertian, karena hukum berkembang terus menerus dengan jiwa bangsa dan tidak statis," katanya.
(ANT/S026)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
