"Satu hal yang harus diperhatikan secara serius adalah rendahnya tingkat pendidikan TKI yang dikirim untuk bekerja di luar negeri," katanya di Jakarta, Rabu.
Menurut Adnan, dari data hasil survei ISS di terminal kepulangan TKI di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta dan Bandara Juanda, Surabaya, tercacat sepanjang tahun 2009, tak kurang dari 70 persen TKI yang bekerja di luar negeri hanya mengenyam pendidikan Sekolah Dasar.
"Keadaan ini tidak bisa dibiarkan. Pemerintah harus berupaya keras mencari terobosan yang lebih terarah perbaikan di sektor hulu sumber rekrutmen TKI, yaitu pendidikan formal calon TKI di kantong-kantong pengirim TKI terbesar di Jawa maupun di luar Jawa. Salah satunya adalah melalui kebijakan yang bersifat afirmatif di bidang pendidikan," katanya.
Kebijakan ini, katanya, harus didorong oleh Kemenakertans dan BNP2TKI bekerjasama dengan Kemendiknas untuk membangun sekolah gratis hingga SLTA dan yang sederajat yang memiliki fasilitas peningkatan keterampilan bagi calon TKI.
Adnan menegaskan, pendirian sekolah gratis khusus didaerah TKI, sebagai perwujudan kompensasi yang harus diberikan pemerintah atas perolehan devisa dari kiriman uang penghasilan pekerja migran yang telah mereka sumbangkan pada negara, sehingga mampu berkontribusi 1,3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
"Sangat wajar, apabila pemerintah secara serius membangun pendidikan di daerah yang mengirimkan jumlah TKI paling banyak mengingat kontribusi mereka yang cukup besar. Jika kebijakan seperti ini diterapkan, tidaklah berbeda dengan kebijakan bagi hasil migas yang diterapkan pemerintah kepada daerah-daerah penghasil migas. Artinya, pemerintah juga harus memberlakukan hal yang sama pada daerah pengirim TKI yang besar," tandasnya.
Dengan demikian, kata Adnan, upaya jalan keluar yang lebih sistemik untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan agar pengiriman dan penempatan TKI yang bekerja di luar negeri lebih banyak pada sektor formal yang secara finansial dan hukum lebih terjamin, akan bisa terpenuhi pada 10-20 tahun mendatang.
"Dengan cara ini, rantai perbudakan, kekerasan, dan eksploitasi TKI akan bisa diakhiri. Langkah yang diambil oleh Filipina, di mana jumlah warganegaranya yang bekerja di luar negeri mampu menyumbangkan 11,2 persen dari total PDB-nya patut dicontoh," demikian Adnan Anwar.(*)
(R009/K004)
Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
