"Ada mispersepsi sehingga ada pernyataan bahwa ada kebohongan publik oleh pemerintah. Hal ini tidak benar," kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa dalam jumpa pers bersama tim ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu II di Jakarta, Rabu.
Hatta menyebutkan, ada mispersepsi dari hasil rapat kerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan para bupati-walikota, gubernur pada 10 Januari.
Ia menyatakan tidak benar bahwa pemerintah melakukan kebohongan karena yang disampaikan adalah data terukur yang disajikan oleh lembaga kredibel yaitu Badan Pusat Statistik (BPS).
"Semua disampaikan baik 10 keberhasilan maupun 10 hambatan yang dihadapi," katanya.
Ia menegaskan, tuduhan mengenai kebohongan itu tidak benar. Bahwa ada yang belum tercapai memang benar, tetapi dirinya tidak setuju jika dinilai ada kebohongan.
Selain mengevaluasi pelaksanaan raker Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan gubernur, bupati-walikota , menurut Hatta, rapat koordinasi Rabu sore juga membahas masalah tindak lanjut pengembangan koridor ekonomi Indonesia, dan langkah-langkah quick win yang dilakukan.
Terkait dengan koridor ekonomi, Hatta mengatakan, rincian koridor itu harus sudah selesai pada kuartal I 2011 sehingga setiap kementerian sudah harus siap dengan program yang jelas.
Sementara terkait program quick win, Hatta mengatakan, rapat membahas bagaimana program-program diakselerasi.
"Ini misalnya menyangkut perluasan Pelabuhan Tanjung Priok dan perluasan serta perbaikan Bandara Ngurah Rai," kata Hatta Rajasa.(*)
(T.A039/A011/R009)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
