"Kami menghargai upaya Migrant Care tersebut. Kami rasa itu bentuk kepedulian masyarakat terhadap kondisi WNI kita yang dalam keadaan sulit," kata Michael di Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan kepedulian masyarakat Indonesia terhadap nasib TKI juga adalah kepedulian Kemlu. Menurut Michael Tene, selama ini Kemlu sudah bekerja keras membantu mengatasi permasalahan TKI yang bekerja diluar negeri.
Michael menyatakan dalam membantu para TKI bermasalah ini Kemlu fokus ke beberapa hal seperti memberi bantuan yang bersifat mendesak seperti mengusahakan tempat penampungan dan makanan yang layak bagi para TKI yang ditampung di penampungan sementara.
Khusus untuk Arab Saudi, Konsulat Jendral RI di Jeddah bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk mengurus masalah deportasi para TKI ke tanah air.
Supir ojek dan truk
Migrant Care pada Rabu (12/1) mengadakan aksi "Gerakan RP1.000 untuk Pemulangan TKI Terlantar" yang diadakan di depan Bunderan HI.
"Dibutuhkan sekitar RP1,7 miliar untuk memulangkan ke-200 TKI dari Arab itu," kata Direktur Migrant Care Anis Hidayah ketika ditemui di Bunderan HI, Rabu.
Anis mengaku optimis dana sejumlah itu akan dapat terkumpul dari gerakan yang akan berlangsung selama seminggu ke depan.
Pemerintah disebutnya seharusnya dapat menyediakan dana tersebut, karena jumlahnya sangat sedikit jika dibandingkan dengan anggaran dinas kepresidenan misalnya.
"Jumlah RP1,7 miliar itu hanya 0,9 persen dari anggaran SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) ke luar negeri," ujar Anis.
Sekitar 100 orang relawan berkeliling di sekitar Bunderan HI menyodorkan kotak-kotak sumbangan kepada pengguna jalan.
Dalam waktu sekitar satu jam, Anis menyebut antusiasme warga yang melintas sangat besar.
"Tidak hanya pengguna mobil pribadi tapi penumpang taksi, supir, tukang ojek, supir truk juga dengan antusias menyumbang," ujarnya.
Anis menyebut gerakan itu "terpaksa" ia lakukan mengingat para TKI yang terlantar di Arab Saudi telah tiga bulan bertahan hidup di kolong jembatan dalam kondisi memprihatinkan.
"Apa pun status mereka, mereka tetaplah warga negara Indonesia. Secara konstitusional negara tetap punya kewajiban untuk memulangkan mereka," tegasnya.
Namun hingga kini ia melihat belum ada upaya mobilisasi anggaran untuk pemulangan mereka oleh pemerintah sehingga kalangan masyarakat sipil mengambil tindakan sendiri.
"Ironisnya, setiap tahun TKI menyumbangkan penghasilan negara bukan pajak sebesar Rp600 miliar dari biaya perlindungan 15 dolar AS yang dibayarkan sebelum berangkat," katanya.
Ditambah dengan penghasilan devisa dari seluruh TKI yang diperkirakan mencapai 7,15 miliar dolar AS, Anis menyebut sudah sepatutnya pemerintah memberi perhatian seperti melakukan pemulangan mereka yang terlantar di luar negeri.(*)
(A051/A011/R009)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
