Wali Kota Madiun ajak masyarakat hapus praktik pungutan liar

Wali Kota Madiun ajak masyarakat hapus praktik pungutan liar

Wali Kota Madiun Maidi. ANTARA/HO-Diskominfo Kota Madiun.

Saya tidak segan memberikan sanksi jika ada keterlibatan oknum dalam praktik yang menyimpang dari aturan.
Madiun (ANTARA) - Wali Kota Madiun Maidi mengajak seluruh lapisan masyarakat ikut berperan memberantas praktik pungutan liar (pungli) guna mewujudkan tata kelola pemerintahan wilayah setempat yang baik dan bersih.

Ia mengatakan pemerintahan yang dipimpinnya saat ini sudah berupaya maksimal untuk mewujudkan "good and clean governance".

Dia tidak bosan mengingatkan kepada seluruh abdi negara dan pegawai lainnya di lingkungan Pemkot Madiun untuk menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta menjadikan aturan perundangan-undangan sebagai panglima dalam bekerja.

"Saya tidak segan memberikan sanksi jika ada keterlibatan oknum dalam praktik yang menyimpang dari aturan," ujar Wali Kota Maidi, di Madiun, Jawa Timur, Selasa.

Tidak hanya ASN, ia berpesan agar masyarakat juga jangan memulai sesuatu yang tidak baik sehingga membuat ASN tergoda.

"Masyarakat jangan memulai yang tidak baik. Kalau pemerintahan ini menuju ke yang baik, masyarakat ya harus menyambutnya dengan baik. Artinya kita tidak ada pungli. Kita ingin kota ini good and clean governance," kata dia pula.

Sebagai contoh saat mutasi pejabat maupun proses rekrutmen tenaga upahan Satgas Pahlawan Street Center (PSC). Mereka murni direkrut pemkot sebagai bentuk apresiasi karena memiliki kemampuan, termasuk di antaranya ada anak yatim piatu yang ditinggal orangtuanya karena menjadi korban COVID-19.

"Apa yang dilakukan pemkot sejauh ini tak ada praktik pungli. Cita-cita tersebut tidak dapat terwujud tanpa peran masyarakat. Karena itu, saya berpesan agar masyarakat jangan memulai sesuatu yang tidak baik," katanya lagi.

Terkait pengawasan, Maidi mengaku telah menyebar telik sandi. Yakni, masyarakat yang telah dipercaya dan diminta melapor jika ada praktik pungli maupun penyelewengan dalam proses pelayanan publik.

Selain itu, pihaknya juga menggandeng lembaga terkait untuk melakukan pengawasan dan pembinaan, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, dan kejaksaan.

Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan di Kota Madiun yang semakin berwibawa seperti yang dicita-citakan masyarakat.
Baca juga: KPK ingatkan kepala daerah terkait gaya hidup bisa picu korupsi
Baca juga: Wali Kota Madiun wajibkan ASN belanja produk UMKM di sekitar rumah

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Tekan konsumsi nasi, Pemkot Madiun gelar pameran diversifikasi pangan

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar