Pengamat: Anggota TNI sebaiknya tak duduki jabatan sipil

Pengamat: Anggota TNI sebaiknya tak duduki jabatan sipil

Arsip foto - Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko (tengah) didampingi sejumlah perwira tinggi TNI mengangkat tangan bersama seusai menggelar Rapat Kordinasi dengan memberikan pengarahan kepada seluruh jajarannya di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Jumat (13/6). ANTARA FOTO/Reno Esnir/Koz/nz/pri.

Jakarta (ANTARA) - Pengamat militer Alman Helvas Ali mengatakan anggota TNI sebaiknya tidak menduduki jabatan sipil selama itu bukan alih status.

“TNI mulai lagi menjabat jabatan sipil. Kalau mereka alih status tidak masalah,” tambah Alman saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Alman berpendapat TNI aktif sebaiknya tidak menduduki jabatan sipil, sehingga perlu ada evaluasi kembali pelaksanaan tugas berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Baca juga: Menhan: Jabatan sipil tidak akan diisi TNI aktif

“Perlu dikritisi, apakah TNI lebih fokus ke tugas pokok atau tambahan," kata Alman.

Dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 7 ayat 1 disebutkan, “Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.”

Dengan begitu, menurut dia, TNI sebaiknya lebih fokus pada tugas utama dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI daripada melaksanakan tugas tambahan, apalagi mengisi jabatan sipil.

Baca juga: Lemhannas: Penempatan perwira TNI jangan jadi masalah nasional

Alman juga berharap TNI dapat kembali pada jati diri sebagai Tentara Profesional yang diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 34 Tahun 2004.

Pasal tersebut berbunyi, “Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik secara praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supermasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.”

Untuk itu, menurut Alman, ketika TNI mengisi jabatan sipil, kondisi tersebut membuat profesionalisme mereka dipertanyakan, sehingga hal tersebut harus dievaluasi
kembali.

Baca juga: Presiden Jokowi diminta tolak perwira TNI di jabatan sipil

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Batam kembangkan destinasi wisata dan olahraga dirgantara

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar